Demo Kelangkaan BBM di Balikpapan: Aliansi Kota Minyak Desak Solusi, Dewan Bereaksi
BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Balikpapan kembali memicu gelombang protes. Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Kota Minyak turun ke jalan pada Rabu (21/5/2025). Mereka menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Balikpapan.
Mereka membawa spanduk berisi kritik terhadap Pertamina. Kemudian menyuarakan keresahan masyarakat terhadap krisis energi yang justru terjadi di kota penghasil dan pusat pengolahan minyak tersebut.
Sanjaya, perwakilan massa aksi dalam orasinya menyebutkan bahwa kelangkaan BBM telah berlangsung berhari-hari dan berdampak luas terhadap kehidupan warga. Mulai dari aktivitas harian hingga roda ekonomi.
“Kosongnya stok BBM bersubsidi telah menyebabkan kerugian bagi masyarakat, baik dari segi waktu, tenaga, maupun ekonomi. Ini sudah berlangsung terlalu lama dan tidak boleh kita biarkan,” tegas Sanjaya.
Aliansi Kota Minyak merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah dan Pertamina, antara lain:
- Mendesak penyelesaian kelangkaan BBM bersubsidi.
- Memperluas dan menambah kuota subsidi di seluruh SPBU Balikpapan.
- Menjamin distribusi BBM bersubsidi yang adil dan tepat sasaran.
- Menindak tegas oknum penyalahguna distribusi.
- Menyediakan LPG 3 kg secara merata dan terjangkau.
- Meningkatkan transparansi kuota dan distribusi oleh Pertamina.
- Melibatkan masyarakat dalam pengawasan distribusi subsidi.
Sanjaya juga menyayangkan tidak adanya penjelasan langsung dari pejabat terkait. Ia menuntut kehadiran mereka untuk menjawab secara terbuka persoalan ini.
“Kami minta pihak terkait duduk bersama kami dan masyarakat. Jangan hanya muncul saat krisis sudah mereda. Tapi turunlah ke lapangan saat kami benar-benar butuh kehadiran negara,” tandasnya. Aksi ini berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
Ketua DPRD Balikpapan Bereaksi
Menanggapi gelombang kritik yang muncul di media sosial dan massa aksi soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga Kalimantan, Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri menegaskan bahwa forum tersebut bukan panggung pencitraan.
“Jujur saja, sangat sulit untuk berkomunikasi dengan Pak Alexander (Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Kalimantan). Beliau bukan hanya GM Balikpapan atau Kalimantan Timur, tapi mewakili Regional Kalimantan. Posisi beliau cukup tinggi, bahkan DPRD Provinsi pun sulit bertemu,” ujarnya.
Ia menjelaskan, RDP digelar dalam dua sesi: pertama pukul 10.00 WITA dengan perwakilan humas Pertamina, dan kedua pukul 16.00 hingga 18.00 WITA dengan Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
“Pertemuan itu sangat penting dan berlangsung cukup panas. Bukan karena dibuat-buat, tapi karena sudah berkali-kali kami undang pihak Pertamina namun yang datang justru bukan orang yang memiliki kewenangan mengambil keputusan,” tegasnya.
Ketua DPRD juga membantah tudingan bahwa kemarahan dalam forum hanya dibuat-buat.
“Saya membaca komentar netizen di media sosial yang mengatakan ini hanya drama. Saya tegaskan, tidak ada sandiwara. Kami benar-benar marah karena GM tidak pernah hadir, dan ini menyangkut hak masyarakat,” ungkapnya dengan nada serius.
Ia menyampaikan apresiasi atas kedatangan mahasiswa dalam aksi tersebut, seraya menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi publik.
“Saya senang adik-adik mahasiswa datang. Kami di DPRD juga dari rakyat dan wajib memperjuangkan hak-hak mereka,” katanya.
Dalam RDP, sejumlah tuntutan termasuk permintaan data sempat membuat perwakilan Pertamina walk out dari forum. Namun DPRD memastikan akan terus menekan pihak terkait hingga ada penyelesaian yang konkret.***
BACA JUGA
KREDIT
