Di depan Mentan Amran Sulaiman, Gubernur Kaltim Soroti Kewenangan Sektor Pertanian

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Kaltim, Rabu 8 Mei 2025. Kedatangannya disambut Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Kehadiram Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, bagian dari Rapat Koordinasi (Rakor) Luas Tambah Tanam dan Optimalisasi Lahan yang digelar di Auditorium Makodam VI Mulawarman Balikpapan.

Dalam sambutannya, Gubernur Rudy menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap potensi besar sektor pertanian di wilayah Kaltim.

Kunjungan Menteri Pertanian disebutnya sebagai bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian pangan nasional.

“Eloknya mentari pagi, terbit di balik bukit seberang, pusat peranda era bersinergi, wujudkan Indonesia tahan pangan,” ujar Gubernur membuka sambutannya dengan pantun penuh semangat.

Gubernur menegaskan bahwa Kaltim siap mendukung kebijakan nasional melalui optimalisasi lahan tidur dan penguatan program pertanian berbasis potensi lokal.

Dengan luas wilayah mencapai 127.000 km², masih terdapat ratusan ribu hektare lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk produksi pangan.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Alokasikan Rp 3,4 Miliar, SPMB 2025 Di Sekolah Swasta Ditanggung

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri dan rombongan. Kehadiran ini sangat strategis dalam mendorong percepatan program ketahanan pangan,” ucapnya.

Namun, Rudy juga menyoroti sejumlah tantangan yang menghambat pengembangan pertanian, seperti keterbatasan tenaga kerja terampil, bibit unggul, sistem irigasi modern, dan kendala regulasi.

“Kami berharap dukungan konkret dari pemerintah pusat. Jika hambatan seperti teknologi, regulasi, dan distribusi bisa diatasi secara kolaboratif, kami yakin Kaltim bisa menjadi lumbung pangan baru Indonesia dan tidak lagi bergantung pada impor,” katanya.

Gubernur juga menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membuat kewenangan sektor pertanian lebih terpusat, menghambat fleksibilitas daerah dalam mengambil langkah strategis.

“Harus ada dialog dan penyelarasan kebijakan antara pusat dan daerah. Ketahanan pangan adalah isu strategis nasional, bukan hanya masalah satu provinsi,” tegasnya.

Menutup sambutan, Rudy Mas’ud menyatakan kesiapan Kaltim sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadi etalase keberhasilan pembangunan pertanian modern dan berkelanjutan di Indonesia.