BALIKAPAPN, Inibalikpapan.com — Pemerintah kota telah mengajukan penanganan banjir das primer Sungai Ampal ke pemrintah pusat masuk dalam proyek strategi nasional (PSN).
Pengajuan dilakukan ke Kemenko Perekonomian dan sudah didukung Kementerian PUPR. Namun belum diketahui respon karena pemerintah pusat juga masih fokus dalam penanganan covid-19.
Kepala Bappeda Balikpapan Agus Budi mengatakan dalam rangka penanganan banjir secara terpadu sudah ada MoU pemerintah pusat diwakili Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim, Provinsi dan kota Balikpapan.
“Di 2020 ini BWS sedang melakukan review master plan banjir yang ada di Balikpapan khusus DAS Sungai Ampal. Sementaa di provinsi sudah ada dua yakni drainase Depsos atas dan drainase Balikpapan Baru. Itu nilai proyeknya masing-masing Rp10 miliar,” ungkapnya akhir pekan ini.
MoU penanganan banjir terpadu yang dilakukan ini juga bagian dari program penanganan banjir pemerintah provinsi dalam RPJMD bahwa ada dua proyek besar untuk penanganan banjir yakni drainse Depsos Atas dan drainase Balikpapan Baru.
“Nah 2021 kita belum mendapatkan informasi sementara di APBD murni kota itu ada Rp134 miliar alokasi kita untuk penanganan banjir Cuma kondisi covid direcofusing tinggal Rp73 miliar khusus banjir,” katanya.
Realisasi anggaran Rp73 miliar untuk penangan banjir tersebar di wilayahBalikapapan baik untuk perbaikan, disekitar DAS Ampal maupun perbenahan dan pemeliharaan serta normalisasi seperti sedimentasi drainse/sungai.
“Nah dari 73 miliar itu kita masih bisa nambah 5miliar untuk perubahan 2020 ini sehingga menjadi Rp78 miliar.” Sambungnya.
Sedangkan khusus perubahan 2020 ini pemkot bekerjasama dengan TNI melalui program Karya Bakti TNI untuk normalisasi pembersihan drainase.
”Diakhir tahun ini sisa 3 bulan kana krena uang terbatas kalau untuk bangun kan susah. Jadi kita lakukan pembersihan drainase atau normalisasi supaya air lancar. Lokasi saya lupa,” ujarnya.
Comments
comments
