Digitalisasi Bansos 2026, Balikpapan Masuk Daerah Prioritas: Sekda Dorong Kesiapan Daerah Hadapi Transformasi Data

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah pusat terus mempercepat program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tahun 2026, sebanyak 32 daerah di Indonesia ditetapkan menjadi lokasi perluasan pelaksanaan digitalisasi tersebut, termasuk Kota Balikpapan.

Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menyampaikan bahwa upaya digitalisasi bansos bukan sekadar perubahan pada sisi transaksi atau mekanisme penyaluran, melainkan pembenahan menyeluruh terhadap basis data penerima bantuan.

“Digitalisasi ini sangat penting karena menyangkut ketepatan data dan transparansi penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan bansos benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” ujarnya seusai mengikuti sosialisasi nasional terkait program tersebut.

Ia menjelaskan, dari 32 daerah yang ditunjuk, Kabupaten Banyuwangi menjadi satu-satunya daerah yang telah menjadi pilot project. Banyuwangi berhasil menunjukkan hasil signifikan melalui verifikasi digital, yang mampu mengurangi ketidaksesuaian data hingga 50 persen.

“Dengan sistem digital, proses verifikasi tidak lagi bergantung pada manusia sepenuhnya. Mekanisme pengecekan dilakukan otomatis melalui sistem sehingga data yang ganda, tidak valid, atau tidak relevan dapat teridentifikasi dengan cepat,” kata Sekda.

Menurutnya, keberhasilan tersebut berdampak langsung pada efisiensi pemanfaatan APBN. Pengurangan data yang tidak akurat membuat pemerintah dapat menekan pemborosan anggaran dan memastikan bansos lebih tepat sasaran.

Ia menilai pengalaman Banyuwangi harus menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain, termasuk Balikpapan, Paser, dan Penajam Paser Utara (PPU) yang juga masuk dalam daftar perluasan program.

“Kita dapat belajar dari Banyuwangi bagaimana mereka membangun integrasi data, memperkuat sistem teknologi informasi, dan memaksimalkan kolaborasi lintas sektor. Ini menjadi contoh bahwa transformasi digital bukan sesuatu yang jauh, dan sangat mungkin kita lakukan,” ujarnya.

Sekda memastikan Pemkot Balikpapan siap mengikuti seluruh tahapan persiapan, mulai dari konsolidasi data, pelatihan operator, hingga penguatan infrastruktur digital. Ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar program pemerintah pusat, tetapi menjadi kebutuhan daerah untuk meningkatkan akurasi data sosial.

“Semoga ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki tata kelola data dan meningkatkan layanan sosial kepada masyarakat. Dengan komitmen seluruh perangkat daerah, Balikpapan siap melaksanakan program ini dengan baik,” tegasnya.***