Digitalisasi Bansos Dimulai September 2025: 45 Persen Penerima Selama Ini Tidak Tepat Sasaran

Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dan (Gus Ipul) dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Rabu (28/5/2025) / Kemensos

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (28/5/2025) / Kemensos

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyambut positif penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) untuk merevolusi sistem penyaluran bantuan sosial (bansos).

Sistem baru ini digadang-gadang akan menjadi terobosan penting dalam memastikan bantuan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa perbaikan sistem sangat mendesak mengingat masih tingginya angka ketidakakuratan penerima bansos.

“Selama ini, bahkan data menunjukkan, program Kementerian Sosial itu ada 45 persen mistargeted, tidak tepat sasaran,” ujar Gus Ipul di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah mengembangkan layanan digital berbasis DPI yang dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Secara terpisah, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa implementasi perdana akan dilakukan pada September 2025, dengan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai proyek percontohan.

“Nanti bulan September minggu ketiga kami sudah melakukan pilot project di Banyuwangi, dan Presiden Prabowo Subianto akan datang sendiri,” kata Luhut yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

DPI dirancang dengan sejumlah keunggulan strategis. Pertama, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran dengan menekan inclusion error (penerima tidak berhak yang terdata) dan exclusion error (warga berhak yang tidak masuk daftar).

Kedua, DPI memperkuat transparansi dan akuntabilitas seluruh proses bansos. Masyarakat nantinya dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri melalui aplikasi.

Proses back end akan dijalankan secara otomatis dengan pencocokan data lintas lembaga. Basis data yang digunakan meliputi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bank-bank Himbara, Bank Indonesia, ATR/BPN, hingga Samsat.

Dengan ekosistem digital terintegrasi ini, pemerintah optimistis distribusi bansos akan lebih akurat, cepat, dan bebas dari manipulasi. / Info Publik / Kemensos