BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dilarang terlibat dalam politik ataupun menjadi calon kepala daerah.
Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN
PP tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2022 dan diudangkan pada tangga; yang sama.Pasa pasal 22 ayat (i) jelas disebutkan tak boleh terlibat politik.
“Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/walil kepala daerah,” bunyi aturan tersebut seperti dikutip, Minggu (12/6/2022).
Namun, aturan larangan ini perlu dijelaskan kembali ketentuannya sesuai dengan peraturan yang diatur Menteri BUMN.
“Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturan Menteri,” ujarnya.
Selain larangan terlibat politik, dalam pasal 17A Presiden Jokowi juga menyerukan direksi BUMN saat bekerja harus setia dan taat dengan aturan-aturan di Indonesia.
“Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah,” bunyi pasal tersebut.
Suara.com
Comments
comments
