Disperindagkop-UKM Kaltim Targetkan Gelar Event UMKM Setiap Pekan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Dinas Perindagkop-UKM Kaltim menargetkan penyelenggaraan event UMKM digelar setiap pekan sebagai strategi memperkuat promosi produk lokal sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan ini lahir dari hasil evaluasi pemerintah bahwa event merupakan kebutuhan paling vital bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan, memperluas jaringan pasar, serta menarik antusiasme masyarakat.

Kepala Disperindagkop-UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menegaskan bahwa Pekan UMKM akan diarahkan menjadi agenda rutin yang berlangsung berkesinambungan.

“Pekan UMKM ini untuk menciptakan ruang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha Kaltim. Targetnya menjadi agenda rutin setiap pekan,” ujarnya di Lapangan Parkir GOR Kadrie Oening Samarinda, Sabtu (6/12/2025).

Pemangkasan TKD Tak Halangi Promosi UMKM

Meski Pemprov Kaltim sedang menghadapi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), Heni menegaskan Gubernur Rudy Mas’ud tetap mendorong upaya membuka ruang promosi bagi UMKM melalui frekuensi event yang tinggi.

Menurutnya, keberadaan event terbukti menjadi magnet yang mampu mendatangkan ribuan pengunjung, berbeda dengan pola promosi konvensional di gerai atau workshop.

“Kalau ada event, masyarakat datang karena penasaran. Beda saat UMKM hanya mengandalkan toko. Event membuat orang bertanya: ‘Ada apa?’ ‘Jual apa?’ dan itu langsung mendongkrak penjualan,” jelasnya.

Frekuensi Acara Ditargetkan Meningkat Bertahap

Pemerintah merencanakan penyelenggaraan Pekan UMKM dimulai satu kali sebulan, kemudian menjadi dua kali sebulan, hingga mencapai target ideal: digelar setiap pekan.

Heni memastikan tidak ada kekhawatiran mengenai benturan jadwal, karena daerah lain justru semakin menghidupkan ruang publik dengan banyaknya event.

“UMKM itu butuh ruang tampil. Semakin banyak event, makin mereka senang. Pemerintah tinggal memastikan dukungan stakeholder,” tegasnya.

Event Jadi Pintu Pembinaan UMKM dan Penyusunan Database

Pekan UMKM juga akan dimanfaatkan sebagai sarana:

• pendataan UMKM secara lebih detail,
• penanganan cepat terhadap keluhan pelaku usaha,
• pendampingan pembiayaan oleh perbankan,
• percepatan sertifikasi halal,
• hingga literasi keuangan bagi pelaku usaha mikro.

“Kita bisa tahu langsung masalahnya apa. Dari perbankan bisa cek apakah mereka sudah pernah dibiayai, punya sertifikasi halal atau belum,” paparnya.

Heni menegaskan percepatan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga menjadi prioritas.
“NIB itu harga mati. Itu pengakuan bahwa dia adalah pelaku usaha,” tegasnya.

Pendanaan Mengandalkan Kolaborasi, Bukan APBD

Terkait pendanaan, Dinas Perindagkop-UKM menyiapkan model kolaborasi dengan berbagai mitra seperti PKT, MMP, Bank Indonesia, Bankaltimtara, serta BUMN dan BUMD lainnya.

“Kuncinya kolaborasi. Misalnya CSR menyediakan lima tenda, nanti kita gilir. Jadi tidak bertumpu pada APBD,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pemangkasan TKD justru menjadi momentum bagi OPD untuk lebih kreatif merancang program, khususnya dalam mendorong UMKM naik kelas.

“Kita dituntut inovatif. Tugas kami adalah membantu UMKM Kaltim berkembang dan naik kelas,” tutupnya. / ADV Diskominfo Kaltim