Disperkim Tetap Prioritaskan Perbaikan 100 RTLH Meski Anggaran Dipangkas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan com — Meski organisasi perangkat daerah (OPD) mengalami keterbatasan anggaran akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Balikpapan memastikan program peningkatan rumah tidak layak huni (RTLH) tetap menjadi prioritas utama. Program bantuan bagi warga kurang mampu ini dipastikan tetap berjalan pada 2026.

Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiuddin, menjelaskan bahwa pelaksanaan peningkatan RTLH tahun 2025 telah tuntas terhadap 100 unit rumah. “Alhamdulillah sudah berjalan semua tahun ini dan program kita lanjutkan tahun 2026,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, meski terjadi pengurangan TKD, pihaknya berupaya agar program perbaikan RTLH tetap berjalan maksimal. Sebab, peningkatan kualitas hunian masyarakat merupakan tugas pokok Disperkim dan kebutuhan dasar warga berpenghasilan rendah.

Pada 2026, Disperkim menargetkan kembali perbaikan 100 unit RTLH dengan alokasi anggaran sekitar Rp 3 miliar, atau Rp 30 juta per unit. “Seharusnya tahun depan kami target bisa beri bantuan untuk 151 unit rumah. Tapi karena pengurangan anggaran, kami maksimalkan bantuan untuk 100 unit,” jelasnya.

Bantuan RTLH Belum Ideal

Saat ini jumlah RTLH di Balikpapan tercatat masih mencapai 5.656 unit. Dengan anggaran terbatas, Rafiuddin mengakui bahwa capaian bantuan RTLH belum ideal. Hingga 2024, penyediaan rumah layak huni baru mencapai 266 unit dari target 517 unit.

Ia menilai, tantangan utama dalam penanganan RTLH adalah belum seluruh data calon penerima bantuan terverifikasi secara lengkap dan sesuai kriteria. Mayoritas pemilik RTLH merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sehingga tidak mampu memperbaiki rumah secara mandiri.

Selain itu, kontribusi dari pihak swasta, CSR perusahaan, akademisi, maupun masyarakat dinilai masih belum optimal. Padahal kolaborasi tersebut dapat membantu percepatan penyediaan rumah layak huni.

Sebagai bagian dari solusi, Disperkim terus melakukan perbaikan RTLH melalui berbagai program perumahan dan penataan kawasan permukiman kumuh. Pihaknya juga mengusulkan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menambah kuota bantuan.

“Kami berupaya kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan mengusulkan bantuan RTLH melalui bantuan keuangan. Harapannya bisa mencari sumber dana lain selain APBD kota,” pungkasnya.***