DLH Balikpapan Gelar Sosialisasi Anti Korupsi, Pelayanan Publik Terdepan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan menggelar Sosialisasi Anti Korupsi untuk memperkuat budaya kerja bersih dan berintegritas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan berlangsung di Ruang Jahe DLH Balikpapan pada Senin, 1 Desember 2025, menghadirkan Auditor sekaligus Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Kota Balikpapan, Retno Indrawati, sebagai narasumber utama.

Dalam paparannya, Retno menegaskan bahwa integritas adalah pilar utama birokrasi yang kredibel dan transparan. Ia menyebut praktik korupsi kerap berawal dari tindakan kecil yang dianggap lumrah, seperti gratifikasi hingga penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik.

“Integritas ASN diuji bukan hanya dalam keputusan besar, tetapi dalam kebiasaan sehari-hari. Menghindari gratifikasi, menjaga transparansi, serta memastikan pelayanan publik bebas intervensi adalah komitmen penting yang harus dijaga,” tegas Retno.

Materi sosialisasi mencakup potensi celah korupsi dalam pelayanan publik, bentuk-bentuk pelanggaran disiplin, hingga cara mengidentifikasi risiko penyimpangan. ASN DLH Balikpapan diminta lebih peka terhadap situasi rawan pelanggaran dan berani melapor jika menemukan indikasi praktik tidak etis.

Kepala DLH Balikpapan menegaskan bahwa agenda anti korupsi akan digelar secara berkala sebagai bagian dari penguatan budaya organisasi yang akuntabel dan profesional.

“Lingkungan yang bersih harus dimulai dari sistem kerja yang bersih. ASN harus menjadi teladan dalam menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi,” ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan pesan moral mengenai pentingnya kejujuran bagi ASN.

“Integritas adalah cahaya kecil yang mampu menerangi ruang seluas apa pun. Ketika setiap ASN menjaga cahayanya, maka pelayanan publik akan bersinar lebih terang,” kutip Retno saat mengakhiri sesi.

DLH Balikpapan berharap sosialisasi ini mampu memperkuat komitmen pegawai dalam bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta layanan publik yang bebas dari korupsi.