Dorong Digitalisasi Keuangan Daerah dan Stabilitas Harga, BPPDRD Balikpapan Fokus Percepat Transaksi Non-Tunai

SAMARINDA,Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus memperkuat agenda transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah, sekaligus menjaga stabilitas harga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Komitmen itu ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kalimantan Timur yang berlangsung di Samarinda.

Pertemuan strategis tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, serta sejumlah lembaga terkait. Fokus utama yang dibahas meliputi percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah, perluasan pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), serta penguatan sistem pengawasan harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Dorong Pembayaran Digital Pajak dan Retribusi

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, menegaskan bahwa pemerintah kota siap menjalankan arahan nasional dengan memperluas digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi.

“Kami terus mendorong masyarakat menggunakan kanal digital, terutama QRIS, untuk membayar pajak dan retribusi daerah. Selain efisien dan transparan, sistem ini mampu menekan potensi kebocoran pendapatan daerah,” ujarnya, Selasa (05/08/2025).

Menurut Idham, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam belanja APBD juga menunjukkan tren peningkatan. Instrumen ini dinilai mampu mempercepat proses transaksi sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah.

“KKPD bukan hanya soal administrasi keuangan, tetapi juga simbol komitmen pemerintah daerah dalam mengurangi praktik manual yang rawan penyalahgunaan. Dengan sistem digital, seluruh transaksi lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Masyarakat Mulai Terbiasa Transaksi Non-Tunai

Idham menyebutkan, masyarakat Balikpapan kini semakin terbiasa dengan pola transaksi nontunai. Hal itu sejalan dengan berbagai inovasi layanan digital yang diluncurkan pemerintah kota.

“Kami melihat tren positif dari masyarakat. Mereka mulai terbiasa dengan transaksi nontunai, terutama sejak diberlakukannya berbagai inovasi layanan digital oleh pemerintah kota,” ungkapnya.

Sinergi Digitalisasi dan Pengendalian Inflasi

Selain fokus pada digitalisasi keuangan daerah, forum HLM juga membahas langkah konkret dalam menjaga tingkat inflasi di Kalimantan Timur. Pemprov Kaltim menilai kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk mengantisipasi gejolak harga pangan dan komoditas strategis, terutama di masa fluktuasi global.

Idham menekankan pentingnya sinergi antara TP2DD dan TPID, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kerja sama dengan sektor perbankan juga dinilai krusial untuk mendukung penerapan digitalisasi transaksi sekaligus memperkuat akurasi data ekonomi daerah.

“Pihak Pemprov Kaltim sudah menunjukkan komitmen nyata dalam mengintegrasikan digitalisasi dan stabilitas ekonomi. Kami pikir tinggal daerah saja membuat strategi menyesuaikan kondisinya. Ini juga bagian menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Jaga Daya Beli, Perkuat Perekonomian Daerah

Melalui digitalisasi keuangan, pemerintah berharap pendapatan daerah lebih terjamin dan realisasi belanja APBD bisa berjalan tepat waktu. Sementara melalui pengendalian inflasi, masyarakat diharapkan tetap memiliki daya beli yang stabil sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tidak terganggu.

Dengan sinergi TP2DD dan TPID, Kalimantan Timur ingin memastikan dua hal sekaligus: keuangan daerah yang transparan serta harga kebutuhan pokok yang terkendali. Keduanya menjadi fondasi utama untuk menjaga stabilitas sosial dan mempercepat pembangunan di daerah.***