Dorong Percepatan Visi-Misi Daerah, Pemerintah Pusat Evaluasi Capaian Pembangunan Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Upaya percepatan pencapaian visi-misi kepala daerah menjadi fokus kunjungan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke Kota Balikpapan, Jumat (27/2/2026). 

Kunjungan tersebut dilakukan bersama Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna memastikan program prioritas daerah berjalan selaras dengan agenda nasional dan visi pembangunan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan bersama Wali Kota, Wakil wali kota, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program selama satu tahun terakhir. Pendekatannya disebut menyerupai pengelolaan sumber daya manusia (human capital development), yakni memastikan setiap target terukur, memiliki indikator kinerja yang jelas, dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Salah satu visi yang dibedah adalah konsep “Madinatul Iman” yang diusung Pemerintah Kota Balikpapan. Visi tersebut menitikberatkan pada penguatan nilai keimanan, keamanan, dan kenyamanan kota. Evaluasi tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan menyasar implementasi konkret di lapangan.

“Keamanan itu harus dirasakan. Apakah masyarakat sudah merasa bebas dari rasa takut? Bagaimana respons OPD ketika ada barang hilang atau tertinggal? Semua itu diukur,” ujar Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh.

Selain aspek keamanan, perhatian juga diarahkan pada sanitasi dan kebersihan lingkungan. Program kebersihan kota dinilai sejalan dengan agenda nasional yang mendorong lingkungan yang bersih dan asri. Pemerintah daerah diminta memastikan kepemimpinan program berjalan efektif, mulai dari kebersihan toilet fasilitas publik hingga pengelolaan sampah di lingkungan permukiman.

“Hasilnya positif. Secara umum Balikpapan sudah menunjukkan progres yang baik, tetapi tetap ada ruang perbaikan,” ujarnya.

Tenaga Kesehatan dan Guru

Dalam evaluasi tersebut, turut dibahas tantangan kekurangan tenaga guru dan tenaga kesehatan spesialis. Pemerintah pusat membuka ruang bagi Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengajukan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui mekanisme nasional, maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dapat didanai melalui APBD.

Kebutuhan guru mata pelajaran tertentu, guru dengan kualifikasi pendidikan magister atau doktor, hingga dokter spesialis disebut dapat diusulkan sesuai kebutuhan daerah. Skema PPPK lokal dinilai menjadi solusi strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga profesional secara lebih fleksibel dan cepat.

Melalui evaluasi terukur dan kolaborasi pusat-daerah, percepatan pembangunan diharapkan tidak sekadar menjadi slogan, melainkan menghadirkan perubahan nyata.

Bagi Balikpapan, langkah ini menjadi momentum memperkuat fondasi sebagai kota yang aman, bersih, dan berdaya saing. Sekaligus memastikan visi yang dicanangkan benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari warganya.***