Dorong Skema Atasi Krisis Air dan Pemeliharaan Bendali

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Krisis air baku dan pemeliharaan bendali di Balikpapan menjadi perhatian serius Wakil Wali Kota Bagus Susetyo. Dalam sejumlah pertemuan strategis, ia mendorong terbentuknya skema win-win solution yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, swasta, hingga pusat.

Menurut Bagus, konsep ini menekankan manfaat ganda: pemerintah kota memperoleh aliran air baku secara optimal, sementara pihak swasta tetap mendapatkan kepastian pengembalian investasi. 

“Artinya, pihak pemerintah kota mendapatkan manfaat karena sistem perpipaan dan saluran air bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Balikpapan,” jelasnya, Rabu (30/7/2025).

Sinergi Atasi Keterbatasan Fiskal

Namun, ambisi ini tidak lepas dari tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan anggaran, terutama untuk perawatan bendungan kecil (bendali) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, yang menjadi elemen penting dalam tata kelola air baku.

“Makanya kemarin saya langsung ke Dinas PU Provinsi, menjajaki apakah bisa diturunkan anggaran untuk pemeliharaan bendali, pengerukan dan sebagainya,” ujar Bagus.

Kunjungan ke lapangan dan diskusi dengan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) memperlihatkan bahwa persoalan bendali ini membutuhkan penanganan bersama. Ia mengusulkan adanya skema “kroyokan anggaran”—dimana dana dari berbagai tingkatan pemerintahan disatukan untuk menangani masalah yang sama.

Potensi Bendali Jadi Sumber Air Baku

Lebih jauh, Bagus menyampaikan pandangannya bahwa bendali-bendali di DAS Ampal tidak hanya penting sebagai pengendali banjir. Tetapi juga menyimpan potensi sebagai sumber air baku masa depan.

“Kalau pemeliharaan dilakukan serius, bisa saja nantinya menjadi salah satu sumber air baku alternatif,” tambahnya.

Optimisme Wawali kian kuat karena pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya lewat alokasi anggaran dari APBN. Ia memastikan bahwa dua agenda utama penguatan sistem air baku dan perbaikan bendali akan terus dipantau hingga tuntas.

“Alhamdulillah kita terbantu APBN. Saya terus komunikasi dengan rekan-rekan di Komisi V DPR RI agar kegiatan ini bisa masuk skala prioritas dan terealisasi di 2026,” ujarnya.

Meski daerah ini bukan dapil-nya, Bagus menegaskan komitmennya mengawal langsung proses penganggaran dan pelaksanaan. Termasuk mendorong sinergi lintas lembaga demi kelancaran proyek strategis ini.***

Editor : Ramadani