Dorong Transparansi Dana Bantuan Partai Politik melalui Konsultasi Teknis

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) mengambil langkah proaktif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana bantuan partai politik. 

Dalam waktu dekat, Kesbangpol akan membuka sesi konsultasi teknis pelaporan guna membantu partai politik menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Kesbangpol Kota Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi partai politik dalam membangun tata kelola keuangan yang baik. Ia menekankan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar distribusi anggaran.

“Kami tidak ingin hanya menyalurkan dana. Tujuan utama dari bantuan ini adalah memperkuat peran partai politik dalam mendidik masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal,” ujar Sutadi, Selasa (15/07/2025).

Menurut Sutadi, Kesbangpol akan membuka layanan konsultasi dan pendampingan teknis secara berkala. Dengan pendekatan ini, setiap partai diharapkan mampu menyusun laporan pertanggungjawaban yang tidak hanya akurat dan tepat waktu, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip transparansi.

“Kalau ada partai yang masih kesulitan, kami siap dampingi sampai tuntas. Jangan sampai hanya karena kendala teknis, mereka terlambat melaporkan dan akhirnya berdampak pada pencairan dana di periode berikutnya,” jelasnya.

Sutadi mengungkapkan bahwa tantangan terbesar dalam pelaporan dana bantuan partai politik terletak pada pemahaman administrasi dan teknis pelaporan. Banyak partai, terutama yang baru berdiri, belum memahami secara menyeluruh jenis dokumen yang sah atau prosedur pelaporan yang sesuai standar audit, termasuk pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Karena itu, sesi konsultasi ini penting. Kami akan hadirkan tim teknis yang bisa memberikan bimbingan langsung. Jadi tidak hanya teori, tetapi praktik. Agar dana bantuan dari pemerintah bisa bermanfaat sesuai aturan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Sutadi mendorong setiap partai politik untuk aktif mengikuti sesi konsultasi ini. Ia menilai, semakin baik pemahaman parpol terhadap pelaporan, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi politik di daerah. Selain itu, peningkatan kualitas laporan juga bisa menjadi dasar evaluasi efektivitas penggunaan dana bantuan.

“Keuangan partai menyangkut kepercayaan publik. Kalau partai bisa menunjukkan laporan yang rapi dan transparan, masyarakat pun lebih yakin dengan komitmen politik mereka,” tandas Sutadi.

Dengan langkah ini, Kesbangpol Balikpapan berharap setiap partai politik dapat memanfaatkan dana bantuan secara maksimal, mendukung pendidikan politik di masyarakat, dan menjunjung tinggi prinsip transparansi demi kualitas demokrasi yang lebih baik di tingkat lokal.***