DPR Dorong Kebijakan Zero ODOL Segera Diterapkan untuk Kurangi Kecelakaan dan Kerusakan Jalan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi V DPR RI, Ahmad Fauzi, menekankan pentingnya percepatan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) guna mengurangi tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang mayoritas melibatkan truk kelebihan muatan.

“Mengingat banyak sekali kecelakaan yang diakibatkan truk-truk ODOL dan menimbulkan kekhawatiran publik, kami ingin kebijakan Zero ODOL segera terlaksana,” ujarnya saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan, dikutip dari laman DPR.

Pemerintah sendiri menargetkan penerapan penuh kebijakan Zero ODOL pada tahun 2026, sebagai bagian dari strategi nasional meningkatkan keselamatan dan efisiensi infrastruktur transportasi. Namun, Ahmad Fauzi menilai proses menuju implementasi kebijakan ini masih berjalan lambat dan berisiko terus menimbulkan korban jiwa dan kerugian negara.

Kerugian Material Akibat Truk ODOL

Truk ODOL tidak hanya menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap struktur jalan dan jembatan. Kendaraan dengan dimensi dan beban berlebih mempercepat kerusakan infrastruktur, yang pada akhirnya membebani anggaran pemeliharaan negara.

“Kementerian Perhubungan perlu segera melakukan audit menyeluruh dan evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan ODOL agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut,” tambah Fauzi.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Kebakaran Landa SMKN 5 Balikpapan, Sejumlah Ruangan Terbakar

Ia juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan efektivitas alat pengukur dan timbang kendaraan, khususnya Weight in Motion (WIM), yang harus menjalani proses tera ulang guna memastikan akurasi pengawasan beban kendaraan.

Manfaat Jangka Panjang Kebijakan Zero ODOL

Penerapan kebijakan Zero ODOL dinilai akan memberikan manfaat berkelanjutan, di antaranya, Meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan Mengurangi biaya perbaikan jalan dan jembatan

Termasuk memperpanjang umur pakai kendaraan angkutan, menekan biaya operasional kendaraan dam mendorong pertumbuhan industri karoseri dan distribusi logistik yang lebih sehat

Dengan dukungan kebijakan ini, pemerintah diharapkan dapat menciptakan ekosistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap pengguna jalan dan aset negara.