DPR Dukung Pemerintah Tunda Kirim Pasukan ke Gaza

Ilustrasi pasukan TNI. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirim sekitar 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). (Foto: tni.mil.id)
Ilustrasi pasukan TNI. Pemerintah Indonesia menyatakan kesiapan mengirim sekitar 8.000 personel TNI ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF). (Foto: tni.mil.id)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota DPR RI, Ahmad Heryawan menyatakan dukungannya terhadap keputusan Pemerintah Indonesia untuk menunda rencana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Politisi senior Fraksi PKS ini menilai, langkah tersebut merupakan kebijakan yang bijak, terukur, dan memiliki legitimasi kuat secara internasional.

Menurutnya, keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian harus tetap berada di bawah payung hukum internasional yang jelas, yakni melalui mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Prioritaskan Keselamatan Personel dan Jalur Diplomasi

Situasi di Gaza yang masih sangat dinamis dan berisiko tinggi menjadi alasan utama diperlukannya kehati-hatian ekstra. Dia menegaskan bahwa keselamatan personel dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain harus menjadi prioritas dalam mengambil kebijakan strategis.

“Keputusan pemerintah untuk menunda pengiriman pasukan adalah langkah bijak. Kita harus memastikan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian benar-benar berada dalam kerangka hukum internasional melalui mandat resmi PBB,” ungkapnya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/3/2026).

Diplomasi Kemanusiaan dan Evaluasi Keberadaan di BOP

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini menambahkan bahwa kontribusi Indonesia untuk Palestina tidak melulu soal pengiriman pasukan. Indonesia harus terus memperkuat diplomasi kemanusiaan dan mendorong gencatan senjata permanen di forum-forum internasional.

Lebih jauh, dia memberikan catatan tegas terkait posisi Indonesia dalam berbagai forum kerja sama internasional. Ia menyinggung perlunya evaluasi terhadap keberadaan Indonesia dalam BOP (blok/organisasi tertentu) jika wadah tersebut tidak menunjukkan ketegasan dalam menjamin kemerdekaan Palestina.

“Indonesia sebagai negara merdeka dengan politik bebas aktif harus segera mengevaluasi keberadaan di BOP jika tujuannya tidak tegas dalam menjamin kemerdekaan Palestina,” tegas pria yang akrab disapa Kang Aher tersebut.

Ajakan Dukungan Moral bagi Palestina

Menutup pernyataannya, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan konsisten memberikan dukungan moral serta bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Koordinasi dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional harus terus ditingkatkan guna memberikan dampak positif bagi perdamaian yang berkeadilan di kawasan tersebut.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses