DPR Ingatkan Negara Tak Boleh Lengah, Dorong Kesiapsiagaan Terpadu Hadapi Arus Nataru 2025/2026

MAKASSAR, Inibalikpapan.com — Anggota Komisi V DPR RI Teguh Iswara Suardi menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas mutlak dalam penyelenggaraan arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Di tengah lonjakan mobilitas dan ancaman cuaca ekstrem, ia mengingatkan negara tidak boleh lengah dan wajib hadir secara nyata melalui sistem kesiapsiagaan yang terintegrasi, cepat, dan responsif.

Hal tersebut disampaikan Teguh usai melakukan pertemuan dalam rangka Kunjungan Kerja Reses untuk membahas strategi, program kerja, serta langkah-langkah pemerintah dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat selama libur Nataru. Pertemuan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (14/12/2025).

Teguh mengapresiasi langkah Basarnas yang telah membentuk unit-unit siaga hingga tingkat kabupaten, khususnya di wilayah rawan bencana. Namun, ia menilai efektivitas unit tersebut akan jauh lebih optimal jika diperkuat dengan koordinasi lintas sektor.

“Akan jauh lebih efektif jika unit siaga Basarnas terintegrasi dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan Kepolisian. Dengan koordinasi yang jelas, penanganan di lapangan bisa lebih cepat, tepat, dan terukur,” tegas politisi Dapil Sulawesi Selatan II itu.

Selain itu, Teguh menyoroti kesiapan posko-posko terpadu yang telah ditetapkan berdasarkan analisis dan simulasi risiko. Menurutnya, posko tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus benar-benar siap melayani masyarakat dalam kondisi darurat.

“Posko itu bukan simbol. Harus dilengkapi fasilitas yang memadai, termasuk layanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan kelompok rentan. Ini menyangkut keselamatan nyawa,” ujarnya dengan penekanan.

Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga menyinggung tingginya risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi selama periode Nataru. Ia menilai keberadaan kantong parkir dan rest area menjadi kebutuhan mendasar, khususnya di Pulau Jawa yang menjadi pusat pergerakan arus mudik dan balik.

“Pengemudi butuh ruang untuk berhenti dan beristirahat. Kantong parkir dan rest area ini bukan fasilitas tambahan, tapi kebutuhan utama untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan,” katanya.

Tak kalah penting, Teguh menegaskan bahwa cuaca ekstrem yang kerap menyertai periode Nataru kini harus dipandang sebagai new normal. Oleh karena itu, ia mendorong BMKG untuk memperkuat edukasi dan sistem peringatan dini dengan pendekatan yang lebih kreatif dan masif.

“Edukasi cuaca tidak bisa lagi dilakukan secara biasa. Harus out of the box, memanfaatkan media sosial, media konvensional, bahkan pesan langsung seperti WhatsApp blast agar informasi benar-benar sampai ke masyarakat,” tandasnya.

Melalui penguatan sinergi antarinstansi, kesiapan infrastruktur, serta peningkatan kesadaran publik, Teguh berharap pelaksanaan Nataru 2025/2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan menekan risiko kecelakaan seminimal mungkin di seluruh wilayah Indonesia. / DPR