DPR Kawal Ketat 8 Kebijakan Ekonomi Prabowo: Dari Holding BUMN hingga Penguatan Desa

Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)
Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) dalam sebuah acara yang digelar di Koperasi Desa Merah Putih Bentangan, Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, pada Senin, 21 Juli 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro, menegaskan dukungan penuh terhadap delapan kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang diyakini menjadi motor akselerasi investasi, efisiensi BUMN, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui desa, koperasi, dan UMKM.

Menurut Fauzi, kebijakan strategis yang paling menonjol adalah pembentukan holding besar BUMN. Skema ini diharapkan mampu membuat operasional dan investasi lebih terintegrasi serta memberikan kontribusi nyata kepada negara.

“Dengan holding ini, roadmap investasi bisa menghasilkan capaian luar biasa. Minimal 5–10 persen dividen dari aset tersebut akan masuk ke APBN sebagai tambahan pendapatan negara,” tegas Fauzi

Potong Tunjangan Direksi BUMN

Langkah berani lain yang diumumkan Presiden Prabowo adalah penghapusan tunjangan fantastis direksi BUMN yang selama ini bisa mencapai Rp20–30 miliar per tahun.

“Dengan kebijakan ini, jabatan direksi tidak lagi diperebutkan hanya demi keuntungan pribadi. Dana tersebut akan dialihkan untuk kepentingan negara. Ini bukti bahwa manfaat BUMN benar-benar harus kembali ke rakyat,” ungkap Fauzi.

Dorong Ekonomi dari Desa dan Koperasi

Selain investasi, Presiden juga menekankan pentingnya ekonomi akar rumput. Salah satu program unggulan adalah koperasi daerah putih yang kini sudah mencapai hampir 80 unit. Koperasi ini akan menjadi pusat distribusi sembako, buku, layanan simpan pinjam, hingga penyediaan armada operasional.

“Kita ingin geliat ekonomi dimulai dari rakyat, dari desa, dari kelurahan. Kalau program ini konsisten, konsumsi meningkat, daya beli naik, dan target pertumbuhan ekonomi nasional bisa tembus 8 persen pada 2029,” jelas Fauzi

DPR Siapkan Mekanisme Pengawasan Ketat

Komisi XI DPR, yang membidangi sektor keuangan dan pengawasan BPK serta BPKP, berkomitmen mengawal implementasi paket ekonomi ini agar tidak bocor di tengah jalan.

“Kami akan berkoordinasi erat dengan BPK, BPKP, KPK, dan Kejaksaan. Target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo bukan sekadar angka, tapi tujuan bersama yang harus dicapai tanpa penyimpangan,” tegas Fauzi.

Satu Visi Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%

Fauzi menegaskan, DPR akan melakukan pemantauan berkala terhadap setiap tahapan pelaksanaan 8 paket ekonomi tersebut.

“Harapannya semua pihak bekerja dengan satu visi, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat dari kota hingga desa,” pungkasnya. / DPR

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses