DPR Kritik BNPP: Cuma Jadi EO, Pembangunan Perbatasan Indonesia Berantakan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, melontarkan kritik pedas terhadap kinerja Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Dalam Rapat Kerja Panitia Kerja Perbatasan di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (21/1/2026), Deddy menilai BNPP saat ini masih mandul dan tidak memiliki taring dalam mengeksekusi pembangunan di beranda terdepan NKRI.

Politisi PDI-Perjuangan ini menyebut BNPP tak ubahnya hanya berperan sebagai penyelenggara acara (Event Organizer/EO) atau koordinator tanpa kewenangan anggaran yang kuat.

Desak BNPP Jadi Integrator, Bukan Sekadar Koordinator

Deddy mendesak adanya reformasi struktur di tubuh BNPP agar pembangunan di perbatasan tidak berjalan sendiri-sendiri antar kementerian. Ia mengusulkan pembentukan sekretariat bersama yang melibatkan para Sekretaris Jenderal (Sekjen) kementerian terkait.

“Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema sekarang, dia cuma EO. Tidak punya kewenangan apa pun. Seharusnya minimal dia jadi integrator,” tegas Deddy.

Potensi Bahaya: Harga Semen Rp800 Ribu dan Ancaman TPPO

Kegagalan negara dalam menghadirkan kesejahteraan di perbatasan dinilai sebagai ancaman serius bagi kedaulatan. Deddy membeberkan fakta miris di lapangan, mulai dari kelangkaan dokter dan guru hingga harga logistik yang mencekik leher.

• Harga Gila-gilaan: Di pedalaman perbatasan, harga semen dilaporkan menembus Rp800.000 per sak, sementara solar mencapai Rp80.000 per liter.
• Maraknya TPPO: Perbatasan yang tidak terurus menjadi pintu masuk dan keluar kejahatan Perdagangan Orang (TPPO) yang telah memakan banyak korban jiwa warga negara Indonesia.

Soal Wibawa Negara dan Keamanan Perbatasan

Deddy memperingatkan pemerintah bahwa ketimpangan kesejahteraan ini bisa memicu kemarahan kolektif warga perbatasan. Jika rasa nasionalisme luntur akibat beban hidup, taruhannya adalah wibawa negara dan batas wilayah.

“Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah, Pak. Patok pun bisa geser. Ini urusan penting, soal wibawa negara,” pungkasnya dengan nada tinggi.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah segera melakukan evaluasi total terhadap skema pengelolaan perbatasan agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat di garis depan tanah air. / DPR