DPR Kritik Wacana WFH untuk Hemat BBM: DPR RI Soroti Dampak Bagi PKL dan Efektivitas Subsidi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapat sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, meminta pemerintah melakukan tinjauan ulang mendalam agar kebijakan ini tidak meleset dari realita di lapangan.

Menurut Ateng, target efisiensi konsumsi BBM hingga 20 persen yang dipatok pemerintah masih berbasis asumsi yang perlu diuji validitasnya.

Bukan Hemat, Malah Bergeser ke Mobilitas Non-Esensial

Politisi Fraksi PKS ini meragukan efektivitas WFH dalam menurunkan beban subsidi energi. Ia menilai, tanpa adanya pembatasan aktivitas ketat seperti masa pandemi, masyarakat kemungkinan besar tetap akan bermobilitas untuk urusan lain.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada potensi pergeseran aktivitas, dari mobilitas kerja menjadi mobilitas non-esensial. Bahkan jika diterapkan mendekati akhir pekan, ini justru berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota,” ujar Ateng di Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Dampak Ekonomi bagi Pedagang Kecil dan Ojol

Selain aspek energi, Ateng menyoroti dampak “tak kasat mata” yang sering luput dari perhitungan pemerintah: nasib ekonomi rakyat kecil di sekitar kawasan perkantoran.

Berkurangnya aktivitas fisik di kantor secara otomatis akan menekan pendapatan pelaku usaha mikro.

• Pedagang Kaki Lima (PKL): Kehilangan konsumen harian dari kalangan karyawan.
• Transportasi Daring: Penurunan orderan ojek maupun mobil online di zona perkantoran.
• Biaya Rumah Tangga: Beban operasional bergeser ke masyarakat, seperti meningkatnya tagihan listrik rumah tangga saat bekerja dari rumah.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru memukul ekonomi rakyat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di kawasan perkantoran,” tegasnya.

Solusi: Benahi Distribusi Subsidi, Bukan Batasi Kerja

Daripada terjebak dalam skema WFH, Ateng mendorong pemerintah untuk fokus pada akar persoalan, yakni distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran. Ia menilai pembenahan sistem penyaluran jauh lebih berdampak langsung daripada sekadar mengurangi frekuensi ke kantor.

Ia menyarankan langkah konkret berupa:

1. Pembatasan Kendaraan Mewah: Memperketat penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar.
2. Reformasi Skema Subsidi: Memastikan bantuan energi benar-benar hanya diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak.
3. Audit Data: Memperbaiki basis data penerima subsidi agar tidak terjadi kebocoran di lapangan.

“Masalah utamanya bukan pada jumlah konsumsi semata, tetapi pada siapa yang menikmati subsidi. Penghematan jangan sampai membebani masyarakat tapi tidak menyentuh akar persoalan,” pungkas Ateng. / DPR