DPR Putuskan Enam Langkah, Publik Tunggu Respons Lebih Konkret atas ‘17+8 Tuntutan Rakyat’

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Tekanan publik akhirnya berbuah. Setelah gelombang aspirasi yang terangkum dalam “17+8 Tuntutan Rakyat” menggema di jalanan dan ruang publik, DPR RI menyatakan sikap resmi.

Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi, lahirlah enam poin keputusan yang diumumkan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat malam (5/9/2025).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan ini adalah bentuk respons DPR terhadap suara rakyat. “Hari ini (kemarin) kami menyampaikan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan fraksi-fraksi yang digelar Kamis (4/9/2025),” kata Dasco.

Enam Poin Keputusan DPR RI

1. Menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025.
2. Moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan.
3. Pemangkasan tunjangan dan fasilitas anggota DPR, mencakup listrik, telepon, komunikasi, hingga transportasi.
4. Penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik.
5. Koordinasi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dengan mahkamah partai untuk menindaklanjuti penonaktifan anggota.
6. Penguatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi DPR.

Keputusan ini telah ditandatangani Ketua DPR RI Puan Maharani bersama tiga wakil ketua DPR lainnya: Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tuntutan Rakyat Lebih Luas

Enam poin tersebut hanya sebagian kecil dari tuntutan masyarakat yang terangkum dalam dokumen “17+8 Tuntutan Rakyat”. Aspirasi publik menekankan isu yang jauh lebih luas, antara lain:

• Investigasi independen kasus kekerasan aparat.
• Penghentian peran TNI dalam pengamanan sipil.
• Pembebasan demonstran tanpa kriminalisasi.
• Transparansi penuh anggaran DPR, termasuk gaji dan fasilitas.
• Reformasi mendalam terhadap DPR, partai politik, hingga sektor perpajakan.

Koalisi masyarakat sipil menilai langkah DPR baru sebatas permukaan. “Keputusan ini menunjukkan ada respons, tapi publik tentu menunggu keberlanjutan dari tuntutan yang lebih luas, seperti investigasi HAM, reformasi DPR, dan penguatan KPK,” ujar salah satu perwakilan koalisi masyarakat sipil.

Antara Komitmen dan Ujian Publik

Bagi DPR, keputusan ini menjadi ujian awal dalam membuktikan komitmen transparansi dan akuntabilitas. Publik menanti apakah enam poin tersebut sekadar langkah simbolis atau benar-benar membuka jalan menuju reformasi kelembagaan.

Dengan menegaskan keterbukaan terhadap dialog, DPR berupaya meredam gejolak. Namun, bola kini ada di tangan parlemen: berani melanjutkan reformasi mendalam, atau kembali terjebak pada setengah hati menghadapi aspirasi rakyat. / Info Publik