DPR RI Desak Pengawasan Ketat BBM Subsidi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, memberikan peringatan keras terkait distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di tengah tekanan konflik global yang berdampak pada sektor energi. Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat adalah harga mati guna mencegah praktik penimbunan yang merugikan rakyat kecil.

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan bahwa kenyataan di lapangan masih menunjukkan tingginya angka penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak tepat sasaran.

Stop Penimbunan dan Salah Sasaran

Cheroline meminta pemerintah tidak lengah dalam memantau jalur distribusi dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya, tanpa sistem pengawasan yang kuat, subsidi negara akan terus menguap ke tangan pihak-pihak yang tidak berhak.

“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegas Cheroline dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2026).

Dorong EBT di Papua dan Indonesia Timur

Selain urusan BBM, Cheroline juga menyoroti lambatnya transisi energi di wilayah Timur Indonesia, khususnya Papua. Ia menilai Papua memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), namun pengelolaannya belum maksimal.

“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan EBT untuk listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Khusus untuk wilayah Timur Indonesia seperti Papua, kita punya sumber daya alam yang memadai tapi belum maksimal dalam pengelolaan,” jelasnya.

Langkah Strategis Ketahanan Energi Nasional

Di tengah ketidakpastian global, Cheroline menekankan tiga langkah kunci yang harus segera diperkuat oleh pemerintah:

1. Penguatan Cadangan: Meningkatkan cadangan energi nasional untuk mengantisipasi krisis.
2. Kapasitas Produksi: Memperbesar kapasitas produksi dan penyimpanan energi di dalam negeri.
3. Transisi Berkelanjutan: Mempercepat peralihan ke energi bersih sebagai solusi jangka panjang.

“Kita harus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan,” pungkasnya. / DPR