DPR RI Tegaskan Harga BBM Tidak Naik 1 April 2026, Stok Aman dan Cukup

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kabar soal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2026 ditepis oleh parlemen. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana melakukan penyesuaian harga, baik untuk jenis subsidi maupun nonsubsidi.

Penegasan ini disampaikan menyusul adanya laporan antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah akibat isu hoaks yang memicu kepanikan warga (panic buying).

Hasil Koordinasi Intensif DPR dan Pemerintah

Sufmi Dasco menjelaskan bahwa kepastian harga ini merupakan hasil komunikasi intensif antara DPR RI dengan pihak pemerintah. Ia memperkuat pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang telah diumumkan sebelumnya.

“Barusan tadi sudah diumumkan oleh Mensesneg mewakili pemerintah, bahwa pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun nonsubsidi yang isunya beredar akan ada penyesuaian tanggal 1 April besok,” ujar Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Selasa (31/3/2026).

Imbauan: Jangan Panik dan Jangan Menimbun!

Politisi Senior Partai Gerindra ini meminta masyarakat untuk segera menghentikan aksi borong BBM. Ia menjamin bahwa harga yang berlaku besok masih sama dengan harga hari ini.

“Kami imbau masyarakat tetap tenang dan menjalankan aktivitas secara normal. Tidak perlu panik, tidak perlu mengantre, dan terlebih lagi melakukan penimbunan. Stok kita dipastikan masih sangat cukup,” tegas Dasco.

Komitmen Presiden Prabowo: Jaga Stabilitas Ekonomi

Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi khusus pada ketersediaan energi yang terjangkau bagi rakyat. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global.

Terkait spekulasi kenaikan di masa depan, Dasco menjelaskan bahwa prioritas saat ini adalah menjaga harga tetap stabil demi kepentingan rakyat banyak. Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia, namun tetap menempatkan perlindungan sosial sebagai pertimbangan utama. / DPR