DPR RI Tinjau Usulan Alih Status Bandara IKN Jadi Umum, Puan: Akan Dilihat Kelayakannya

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa parlemen akan segera melakukan peninjauan terhadap usulan perubahan status Bandara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), dari semula hanya untuk fasilitas VVIP menjadi bandara umum.

Peninjauan ini merupakan respons atas surat resmi yang disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, kepada DPR RI.

“Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah bandara tersebut layak untuk diganti statusnya,” ujar Puan, dikutip dari laman DPR.

Puan menjelaskan, usulan tersebut telah dibahas dalam rapat internal antara pimpinan DPR RI dan Komisi II bersama Kepala Otorita IKN sebelum sidang paripurna dimulai.

Dalam forum itu, Basuki secara khusus menyampaikan keinginan untuk mengalihkan fungsi Bandara IKN agar tidak hanya melayani kalangan terbatas VVIP, melainkan juga dapat digunakan secara komersial oleh masyarakat luas.

“Salah satu hal yang dibahas adalah permintaan dari Kepala Otorita IKN, Pak Basuki, untuk bisa mengubah status bandara IKN,” kata Puan yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI-Perjuangan.

Tak Hanya Bandara, DPR Juga Bahas Rumah Dinas Pejabat

Tak hanya bandara, surat permohonan konsultasi dari Otorita IKN juga memuat usulan lain, yakni soal perluasan rumah-rumah dinas bagi pejabat negara di kawasan Ibu Kota baru tersebut.

Menurut Puan, pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh terhadap kebutuhan dan skala pembangunan rumah dinas tersebut, termasuk aspek kelayakan dan efisiensinya.

“Kami akan melihat apakah memang layak ada perluasan, dan seberapa luas rumah-rumah yang dibutuhkan di IKN,” imbuh Puan.

Keputusan akhir terkait dua usulan tersebut, lanjutnya, akan diputuskan melalui rapat pimpinan DPR RI bersama fraksi-fraksi terkait.

Alih Status Bandara dan Tata Ruang IKN Jadi Isu Strategis

Usulan perubahan status Bandara Internasional Nusantara menjadi isu strategis, mengingat peran bandara sebagai salah satu infrastruktur utama yang dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan IKN dan sekitarnya.

Jika statusnya menjadi bandara umum, maka fasilitas itu akan terbuka bagi penerbangan komersial, kargo, dan layanan publik lainnya—mendorong mobilitas warga dan memperkuat ekosistem logistik di wilayah Kaltim.

Sementara itu, perluasan rumah dinas pejabat menjadi bagian dari pembenahan tata ruang dan infrastruktur permukiman yang akan menopang operasional pusat pemerintahan di IKN ke depan.