DPR Usulkan WFH bagi ASN untuk Hemat BBM: Dampak Perang Timur Tengah dan Efisiensi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran di Timur Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap ketersediaan dan harga BBM nasional. Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meminta pemerintah segera merancang kebijakan Work From Home (WFH) yang jelas dan terukur bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usulan ini mencuat sebagai salah satu upaya efisiensi konsumsi BBM nasional, senada dengan aspirasi yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar.

Apresiasi Langkah Efisiensi di Tengah Momentum Libur

Ujang Bey menyatakan dukungannya terhadap usulan WFH, terutama mengingat Indonesia akan segera memasuki periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Saya sebagai anggota Komisi II mengapresiasi usulan tersebut (WFH) dalam rangka efisiensi BBM. Memang beberapa hari lagi juga kita akan menghadapi libur Hari Raya Idulfitri dan Nyepi,” ujar Ujang Bey, dikutip dari laman DPR.

Syarat WFH: Harus Terukur dan Pelayanan Publik Tetap Jalan

Meski mendukung, politisi Fraksi Partai NasDem ini memberikan beberapa catatan penting bagi pemerintah jika ingin mengeksekusi kebijakan tersebut:

• Data Penghematan yang Jelas: Pemerintah harus menghitung secara detail berapa potensi liter BBM yang bisa dihemat dengan merumahkan ASN.
• Pelayanan Publik Tidak Boleh Terganggu: Ujang menekankan bahwa efisiensi energi tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
• Pemetaan Instansi: Tidak semua ASN bisa WFH. Pemerintah perlu memilah instansi atau kementerian mana yang pekerjaannya memungkinkan dilakukan secara daring tanpa mengurangi efektivitas.

“Tinggal instansi atau kementerian mana saja yang akan menyelenggarakan WFH dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, mungkin nanti di situ akan terlihat berapa BBM yang bisa dihemat,” tambahnya.

Menjaga Stabilitas Ekonomi Regional

Kebijakan WFH bagi ASN ini diharapkan dapat menekan pengeluaran negara di sektor subsidi energi, sekaligus menjadi bantalan ekonomi jika terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi perang di Timur Tengah.

Bagi daerah seperti Kalimantan Timur, efisiensi BBM di tingkat birokrasi diharapkan dapat menjaga ketersediaan pasokan energi untuk sektor-sektor produktif dan mobilitas masyarakat selama masa mudik lebaran.