DPRD Balikpapan Sampaikan 1.036 Pokir dalam Musrenbang RKPD 2027

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Wakil Ketua DPRD DPRD Kota Balikpapan, Budiono, menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (2/4/2026).

Musrenbang tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Dalam forum itu, DPRD menyampaikan berbagai usulan yang berasal dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di berbagai daerah pemilihan.

Budiono menjelaskan, pelaksanaan Musrenbang ini mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hasil dari Musrenbang nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan pada RKPD 2027.

“DPRD Balikpapan memberikan saran dan pendapat berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat,” kata Budiono.

Menurutnya, usulan tersebut dapat menjadi bahan rumusan kegiatan maupun program yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun perencanaan mendatang.

Budiono membeberkan, total terdapat 1.036 usulan pokok-pokok pikiran yang disampaikan DPRD dalam Musrenbang tersebut. Dari jumlah itu, sebagian besar usulan berada pada bidang infrastruktur.

Ia menjelaskan, sebanyak 86 persen usulan pokir berada pada sektor pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman. DPRD menilai sektor ini masih menjadi kebutuhan utama masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan kota.

“Harapannya Balikpapan memiliki infrastruktur kota yang lebih baik ke depan,” ujar politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut.

Pokir Berbagai Bidang

Selain sektor infrastruktur, DPRD juga mengusulkan pokir pada bidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan sebesar 8,2 persen. Kemudian bidang komunikasi dan informatika sebesar 3,2 persen, sektor kesehatan 2,1 persen, serta bidang lingkungan hidup 1,2 persen.

Sementara itu, usulan pokir pada bidang pendidikan tercatat sebesar 0,7 persen. Budiono menjelaskan, kecilnya porsi usulan pada sektor pendidikan karena alokasi anggaran pendidikan dalam APBD dinilai sudah cukup besar.

“DPRD melihat dan memandang karena alokasi anggaran pendidikan cukup besar, sehingga usulan untuk pokir pendidikan hanya 0,7 persen,” jelasnya.

Selain itu, DPRD juga mengusulkan pokir pada bidang ketahanan pangan sebesar 0,7 persen serta sektor perindustrian dan pariwisata sebesar 0,6 persen.

Budiono menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Ia menilai keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, serta masyarakat.

“Kami berharap pokok-pokok pikiran yang disampaikan hari ini dapat ditindaklanjuti,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD juga diserahkan secara resmi oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri kepada Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD 2027.***