DPRD Balikpapan Tegaskan Komitmen Kawal Kasus Buruh PT Changwon JO RDMP

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan kembali menegaskan komitmennya mengawal persoalan ketenagakerjaan yang dialami para buruh PT Changwon JO RDMP. Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Aminuddin, saat menemui massa aksi yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor DPRD Balikpapan, Jumat (14/11/2025).

Dalam aksi tersebut, ratusan buruh menyampaikan keluhan terkait keterlambatan pembayaran upah, ketidakjelasan status hak-hak pekerja, hingga dampak sosial yang mereka rasakan akibat belum terpenuhinya komitmen perusahaan. Aminuddin hadir bersama Sekretaris Komisi IV, Muhammad Hamid, dan anggota Komisi II, Japar Sidik, untuk menerima langsung aspirasi para buruh.

“Kami bukan tidak peduli. Kami dulu juga pekerja, kami tahu persis apa yang Bapak-Ibu rasakan,” tegas Aminuddin di hadapan massa aksi yang berkumpul di depan gerbang DPRD.

Menurutnya, DPRD dalam beberapa bulan terakhir telah menginisiasi serangkaian pertemuan guna memediasi perselisihan antara pekerja dan pihak manajemen PT Changwon JO RDMP. Setidaknya sudah tiga hingga empat kali pertemuan resmi dilakukan dan melibatkan Ketua DPRD serta Ketua Komisi IV, Gasali. Dari serangkaian pertemuan tersebut, sejumlah kesepakatan telah dituangkan secara tertulis, namun hingga kini tidak dijalankan perusahaan.

“Ada komitmen hitam di atas putih. Tapi sampai hari ini tidak ada yang dilaksanakan. Ini bukan hanya mengkhianati pekerja, tetapi juga melecehkan lembaga DPRD sebagai mediator,” ujarnya.

Ketidakpatuhan perusahaan terhadap kesepakatan yang disetujui membuat situasi buruh semakin sulit. Dalam dialog terbuka selama aksi, banyak pekerja mengungkapkan kondisi pelik yang mereka hadapi. Ada yang menunggak kontrakan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup harian, hingga tertekan secara psikologis karena kondisi keluarga ikut terdampak.

Aminuddin menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan ini berlarut hingga memasuki ranah hukum, namun situasi semakin kompleks karena tidak adanya itikad baik dari pihak manajemen perusahaan.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa keputusan final tidak dapat dikeluarkan pada hari tersebut karena Ketua DPRD dan Ketua Komisi IV tengah melaksanakan agenda luar daerah.

“Tanpa pimpinan, kami sulit mengetuk keputusan. Tapi seluruh aspirasi hari ini kami catat, kami rekam, dan Senin akan kami sampaikan langsung kepada Ketua DPRD maupun Ketua Komisi,” jelasnya.

Tekanan massa semakin menguat mengingat kesepakatan per 2 September lalu seharusnya sudah tinggal direalisasikan oleh perusahaan. Para pekerja mendesak agar DPRD tidak hanya memberikan janji, tetapi segera mengambil langkah konkret.

Menanggapi tuntutan tersebut, Aminuddin memastikan bahwa DPRD siap membawa persoalan ini ke level yang lebih tinggi apabila perusahaan tetap abai terhadap komitmen yang telah disepakati.

“Hari Senin, masalah ini akan kami bawa ke tingkat provinsi, dan jika perlu sampai ke DPR RI. Kami akan dorong tekanan politik agar hak-hak Bapak-Ibu benar-benar dipenuhi,” tegasnya.

Ia menutup dengan memastikan DPRD akan tetap berada di pihak masyarakat. “Kami dipilih oleh masyarakat. Amanah itu untuk membela masyarakat. Kami tidak akan tinggal diam,” pungkasnya.***