BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan telah memberhentikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2016-2021 dalam rapat paripurna istimewa pada Senin ( 22/02). Hasil rapat itu disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Gubernur Kaltim.
Namun sebelum keluarnya surat pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pengangkatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dari Kemendagri, masih ada laporan pertanggungjawaban (LPJ) 2020 yang harus disampaikan pejabat lama, paling lama Maret 2021.
Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, dari LPJ tersebut, kemudian dilakukan evaluasi soal target kinerja tahun kemarin, dari yang tercapai maupun yang tidak tercapai. Sehingga para wakil rakayt punya opsi menerima atau menolak.
“Setelah wali kota dan Wakil Wali Kota menyampaikan laporan pertanggungjwaban tahunan khususnya 2020 maka dari laporan itu kami bisa menilai kinerja, apa yang sudah dicapai, apa yang belum dicapai,” ujarnya usai rapat paripurna.
Dia mengatakan, kini LPJ kepala daerah disampaikan setiap tahun, tidak lagi seperti sebelumnya diakhir masa jabatan. “Berarti pertanggungjawabn 2019 sudah, 2018 sudah. Yang bisa dipertanggungjawablkan 2020 dari situ kami bisa mengevaluasi,” ujarnya
“Ya kan 3 bulan setelah masa akhir APBD itu sudah harus dilaporkan LPJ itu. Berarti 3 bulan sejak tadi paripurna sebelum pelantikkan harus sudah,”
Dia mengakui, dalam lima tahun terakhir, sulit untuk merealisasikan target pembangunan. Diantaranya karena deficit anggaran ratusan miliar pada 2015, akibat pemangkasan dana bagi hasil. Sehingga banyak proyek yang tertunda
“Ada beberapa hal sejak saya memimpin di DPRD ini memang yang pertama adalah tidak tercapainya pembangunan barangkali salah satu sebabnya adalah 2015 itu terjadi deficit yang luar biasa, kemudian setelah deficit yang luar biasa terhadi pandemic covid-19,” ujarnya
“Artinya tolak ukurnya kita bisa melihat kesiapan anggaran yang APBD untuk kepentingan masyarakat Balikpapan, jadi kinerjanya kita luas melihatnya.”
Comments
comments
