DPRD Dorong Penataan Ulang Kawasan Pelabuhan Semayang, Bukan Sekadar Atasi Kemacetan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menilai permasalahan di sekitar Pelabuhan Semayang tidak lagi bisa ditangani secara parsial. 

Kondisi di kawasan tersebut mencerminkan perlunya penataan ulang secara menyeluruh untuk mendukung kelancaran arus transportasi dan logistik kota.

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Yusri, mengatakan bahwa kemacetan yang sering terjadi setiap kali kapal sandar hanyalah dampak dari persoalan yang lebih mendasar, yakni belum adanya sistem pengaturan terpadu antara aktivitas pelabuhan, lalu lintas kota, dan proyek infrastruktur di sekitar area tersebut.

“Masalah ini bukan sekadar kemacetan, tapi soal tata kelola kawasan pelabuhan yang belum terintegrasi. Ada aktivitas bongkar muat, proyek drainase, hingga parkir kendaraan yang tidak tertib. Semua berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi yang kuat,” ujarnya di Kantor DPRD Balikpapan, Rabu (22/10/2025).

Yusri menjelaskan, kawasan pelabuhan seharusnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam mengatur arus kendaraan dan penumpang, terutama saat terjadi lonjakan aktivitas. Tanpa SOP yang tegas, setiap kegiatan di area pelabuhan akan selalu berdampak pada kemacetan di jalan utama kota.

“Pelabuhan adalah titik vital. Kalau di sana macet, efeknya merembet ke ruas jalan utama Balikpapan. Karena itu, perlu sistem pengaturan yang konsisten dan tegas,” tegasnya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Komisi III DPRD Balikpapan berencana memfasilitasi pertemuan lintas instansi seperti Pelindo, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kepolisian Pelabuhan guna menyusun skema pengelolaan kawasan pelabuhan yang lebih tertata. Koordinasi ini juga akan melibatkan pemerintah pusat, mengingat Pelabuhan Semayang berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Pemerintah pusat memang punya kewenangan utama di pelabuhan, tapi daerah tidak boleh pasif. Kita harus berkolaborasi agar pengaturan di lapangan lebih efektif,” tambahnya.

Pintu Gerbang Kaltim

Lebih lanjut, Yusri menilai kawasan Pelabuhan Semayang perlu diarahkan menjadi zona logistik dan transportasi modern yang mendukung visi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pelabuhan adalah pintu gerbang kota. Kalau tidak tertata, kesan pertama pengunjung juga jadi kurang baik. Ini bukan hanya soal lalu lintas, tapi citra dan kesiapan Balikpapan sebagai kota maju,” katanya.

Ia berharap penataan kawasan pelabuhan dapat menjadi prioritas, dengan langkah perbaikan sistem, penegakan aturan, dan peningkatan infrastruktur yang terintegrasi.

“Dengan koordinasi yang kuat dan sistem pengelolaan yang terencana. Balikpapan bisa memiliki pelabuhan yang aman, tertib, dan representatif bagi kota modern,” pungkas Yusri.***