DPRD Hulu Sungai Selatan Kunjungi DPRD Balikpapan, Bahas Strategi Hadapi Pemangkasan TKD

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2025 tidak hanya dirasakan oleh Kota Balikpapan, tetapi juga oleh sejumlah daerah lain di Indonesia. 

Menghadapi situasi ini, DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Provinsi Kalimantan Selatan, memilih untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan guna berbagi pengalaman serta mencari solusi bersama dalam menghadapi tantangan fiskal tersebut.

Kunjungan yang berlangsung pada Kamis (13/11/2025) itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Akhmad Fahmi, bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Rombongan disambut hangat oleh jajaran Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, yang diwakili oleh Rani. Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun produktif, dengan fokus pembahasan pada strategi pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam pertemuan tersebut, Rani menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD HSS ke Balikpapan. Ia menilai kegiatan semacam ini penting untuk memperkuat kolaborasi antar daerah, terutama dalam menghadapi situasi fiskal yang penuh tantangan.

“Kami menyambut baik kunjungan rekan-rekan dari Hulu Sungai Selatan. Semoga diskusi ini bisa saling memberi manfaat bagi kedua daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan,” ujar Rani.

Sementara itu, Ketua DPRD HSS Akhmad Fahmi menuturkan bahwa kunjungan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan upaya konkret untuk belajar dari pengalaman daerah lain yang memiliki karakteristik fiskal serupa.

“Kami ingin mengetahui bagaimana DPRD dan pemerintah Kota Balikpapan menyesuaikan kebijakan anggaran tanpa mengganggu pelayanan publik,” jelas Fahmi.

Ia menambahkan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdampak cukup signifikan akibat pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat. Dari total dana transfer sebelumnya sebesar Rp2,1 triliun, terjadi penurunan menjadi sekitar Rp1,9 triliun, atau berkurang sekitar Rp153 miliar. Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah untuk meninjau kembali sejumlah program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

“Pemangkasan ini tentu berpengaruh terhadap rencana pembangunan. Namun kami tetap berkomitmen menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Fahmi berharap, melalui kunjungan kerja ini, pihaknya dapat memperoleh inspirasi baru dari Kota Balikpapan mengenai bagaimana menerapkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dan efisien. Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi mengelola anggaran secara lebih cerdas agar pembangunan tetap berjalan optimal.

Dengan semangat kolaborasi ini, kedua daerah berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan saling berbagi praktik terbaik demi menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal yang ada.***