DPRD Pastikan BPJS Kesehatan Gratis Tetap Berjalan Meski Anggaran Dipangkas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Program BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat dipastikan tetap berjalan pada 2026. Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tidak akan memengaruhi program jaminan kesehatan tersebut.

Kekhawatiran mengenai potensi terganggunya layanan kesehatan sempat muncul seiring adanya kebijakan pemangkasan anggaran di sejumlah sektor. Namun, Gasali menegaskan bahwa langkah efisiensi tersebut tidak menyentuh program-program prioritas yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Program BPJS gratis tetap berjalan, tidak terdampak pemangkasan. Yang dipangkas itu lebih ke program pembangunan fisik,” tegas Gasali saat ditemui di Gedung DPRD Balikpapan, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, anggaran untuk program BPJS gratis tahun depan diperkirakan tetap berada di kisaran Rp95 miliar. Nilai tersebut masih sama dengan alokasi tahun sebelumnya dan dinilai cukup untuk menopang kebutuhan layanan jaminan kesehatan masyarakat.

Meski demikian, Gasali mengakui bahwa jumlah peserta penerima manfaat dari program ini terus bertambah setiap tahun. Namun hingga kini belum ada penyesuaian anggaran karena Pemkot Balikpapan masih mampu menjaga stabilitas fiskal untuk memastikan layanan berjalan optimal.

“Jumlah peserta BPJS yang ditanggung pemerintah memang meningkat, tetapi sejauh ini anggarannya masih cukup. Jika nanti ada kebutuhan tambahan, tentu akan dibahas kembali dalam pembahasan APBD perubahan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa program ini menjadi salah satu komitmen utama pemerintah kota dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah dan DPRD sepakat menjaga keberlanjutannya meskipun terjadi penyesuaian pada pos anggaran lain.

Gasali menambahkan bahwa prioritas dalam sektor kesehatan tidak hanya soal pembiayaan BPJS, tetapi juga menyangkut peningkatan fasilitas dan layanan. Menurutnya, efisiensi anggaran justru diarahkan untuk memastikan program-program penting tetap bisa berjalan tanpa gangguan.

Ia menilai, penguatan layanan kesehatan dasar seperti puskesmas dan peningkatan pelayanan rumah sakit harus tetap dipertahankan. “Fokusnya bukan mengurangi pelayanan, tetapi bagaimana anggaran digunakan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

DPRD juga mendorong Pemkot untuk meningkatkan sosialisasi mengenai BPJS gratis agar warga memahami syarat dan mekanisme pemanfaatannya. Banyak warga yang selama ini belum mengetahui bahwa pemerintah menanggung iuran BPJS bagi peserta tertentu sesuai regulasi.

Dengan kepastian ini, masyarakat Balikpapan diharapkan tidak perlu khawatir akan keberlanjutan program jaminan kesehatan tersebut. Pemerintah dan DPRD memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan berdampak pada pelayanan vital yang menyangkut kebutuhan dasar warga.***