Dukung Program MBG, DKK Balikpapan Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dinas Kesehatan Kota (DKK )Balikpapan menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan pada pelaksanaan Program Sekolah Pemberi Pangan dan Gizi (SPPG) serta Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). 

Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memastikan seluruh peserta didik menerima makanan yang aman, bergizi, dan layak konsumsi.

Kepala Dinas Kesehatan Balikpapan Alwiati mengatakan, bahwa pengawasan keamanan pangan menjadi salah satu aspek krusial dalam keberhasilan program tersebut. Sejalan dengan arahan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, pihaknya menekankan pentingnya penerapan prinsip live-making dan peningkatan sanitasi pangan siap saji di setiap satuan penyedia porsi gizi.

“Kami ingin memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman, bergizi, dan higienis,” ujar Alwiati, Selasa (11/11/2025).

Ia menjelaskan, Kemenkes telah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan bagi para penanggung jawab dan penjamah makanan di seluruh SPPG. Setiap tahapan pengelolaan mulai dari pembelian bahan baku, pencucian, pengolahan. Hingga penyajian harus mengikuti prinsip Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk meminimalkan risiko kontaminasi.

Selain itu, Kemenkes juga mewajibkan adanya tenaga ahli gizi dan petugas kesehatan lingkungan (Kesling) di setiap SPPG. Namun, Alwiati mengakui bahwa keterbatasan tenaga menjadi tantangan tersendiri di lapangan. 

“Kami mendorong agar pengelola SPPG berkoordinasi dengan organisasi profesi untuk merekrut tenaga non-ASN yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP),” katanya.

Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi keracunan pangan, Kemenkes bersama DKK juga menggelar pertemuan lintas sektor yang melibatkan perwakilan BGM, sekolah, serta Tagana. 

Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) turut dilibatkan untuk melakukan uji kimia terhadap bahan pangan. Termasuk deteksi bahan berbahaya seperti formalin dan boraks. Pengawasan ini telah diterapkan di beberapa titik, seperti di SPPG Polda Balikpapan.

Selain pengawasan lapangan, komunikasi dan monitoring dilakukan melalui grup WhatsApp antara pengawas dan pengelola SPPG untuk memastikan standar operasional (SOP) dan kebersihan tetap terjaga. 

“Di situ kami saling mengingatkan soal SOP, kebersihan. Hingga universal precaution,” jelasnya.

Ada 10 SPPG di Balikpapan

Saat ini terdapat 10 SPPG dengan 31.421 penerima manfaat di Balikpapan. Dari hasil evaluasi, ditemukan adanya perbedaan waktu penerimaan makanan yang memengaruhi kualitas pangan. Menyikapi hal itu, Kemenkes mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sebanyak tujuh SPPG dijadwalkan menerima sertifikat tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN).

Kemenkes juga menegaskan bahwa seluruh penjamah makanan wajib memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan. Jika terjadi pergantian petugas. Maka pelatihan ulang harus segera dilaksanakan. 

Selain itu, seluruh pekerja diwajibkan terdaftar dalam BPJS Kesehatan dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. Termasuk rontgen dan swab dubur untuk mendeteksi penyakit menular seperti TBC paru dan hepatitis.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama kami. Makanan bergizi bukan sekadar membuat kenyang. Tetapi juga harus aman dan menyehatkan,” pungkas Alwiati.***