Eksploitasi Anak di Balikpapan Mencuat, Pemkot Instruksikan Penindakan Tegas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dugaan praktik eksploitasi anak kembali mencuat di Kota Balikpapan. Sejumlah anak terlihat menjajakan tisu di persimpangan lampu merah kawasan padat lalu lintas.

Fenomena ini sontak memicu perhatian publik sekaligus reaksi cepat dari Pemerintah Kota Balikpapan yang langsung menginstruksikan Satpol PP dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk mengambil langkah tegas.

Kepala Satpol PP Balikpapan, Budi Liliono, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir keberadaan anak-anak di jalanan, apalagi untuk bekerja. Setiap anak yang tertangkap akan langsung diamankan dan diserahkan kepada Dinsos untuk proses pembinaan lebih lanjut.

“Anak-anak tidak seharusnya berada di jalan, apalagi bekerja. Kami panggil orang tua mereka dan beri peringatan keras. Bila terbukti mengulangi, kami tak segan melanjutkan ke jalur hukum karena ini sudah masuk kategori eksploitasi anak,” tegas Budi saat ditemui, Rabu (17/9).

Kendala Penanganan

Meski penindakan dilakukan, Dinas Sosial Balikpapan mengaku menghadapi keterbatasan fasilitas. Kepala Dinsos Balikpapan, Edy Gunawan, menjelaskan pihaknya belum memiliki shelter khusus atau rumah singgah yang bisa menampung anak-anak jalanan untuk jangka panjang.

“Setelah asesmen, biasanya kami kembalikan ke orang tua dengan surat pernyataan. Tapi realitanya, banyak yang kembali lagi ke jalan karena tekanan ekonomi,” ujar Edy, Jumat (19/9).

Situasi ini semakin rumit karena eksploitasi anak tidak selalu dilakukan oleh orang tua. Dinsos menemukan indikasi keterlibatan pihak ketiga atau jaringan yang mengoordinasi anak-anak untuk bekerja di jalan. Kasus serupa bahkan pernah terungkap tahun lalu, di mana anak-anak diarahkan secara terstruktur untuk mengais rezeki di lampu merah.

“Kami terus kumpulkan data dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku di balik layar,” tambah Edy.

Upaya Jangka Panjang

Untuk memutus mata rantai eksploitasi, Dinsos Balikpapan juga menggulirkan program pemberdayaan ekonomi keluarga. Program ini meliputi pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, hingga dukungan bagi usaha mikro dan ekonomi kreatif. Harapannya, orang tua yang selama ini menggantungkan pendapatan dari anak-anak bisa beralih ke usaha mandiri.

Namun Edy menekankan, solusi permanen tidak bisa ditanggung Dinsos semata. Dibutuhkan peran aktif masyarakat, dunia usaha, serta kolaborasi lintas instansi.

“Anak-anak harus berada di sekolah, bukan di jalanan. Perlu edukasi, pengawasan, dan kepedulian bersama agar praktik ini bisa berhenti total,” jelasnya.

PR Serius Pemkot

Meski jumlah anak jalanan di Balikpapan menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, Pemkot menilai permasalahan ini masih menjadi pekerjaan rumah serius. Terlebih, keberadaan anak di jalan rawan menimbulkan dampak sosial dan psikologis, mulai dari putus sekolah, risiko kecelakaan, hingga rentan terjerat dalam lingkaran eksploitasi yang lebih luas.

Pemkot berjanji akan terus memperkuat koordinasi antara Satpol PP, Dinsos, kepolisian, hingga lembaga perlindungan anak. Dengan langkah terpadu, diharapkan Balikpapan bisa benar-benar bebas dari praktik eksploitasi anak yang melanggar hak dasar mereka.***