Evaluasi ETPD dan Rakor Retribusi Daerah 2025 di Balikpapan

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Seno Aji membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan. Rapat Koordinasi (Rakor) Retribusi Daerah Tahun 2025 yang digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Blue Sky, Balikpapan, Kamis (12/6/2025).

Dalam sambutannya, Wagub Seno Aji menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat sinergi dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Terutama dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan modern melalui digitalisasi transaksi pemerintahan.

“Pemerintah Provinsi Kaltim memandang digitalisasi sebagai salah satu kunci penting. Dalam mendorong optimalisasi pendapatan daerah,” tegasnya.

Seno Aji juga mengungkapkan, berdasarkan evaluasi yang dilakukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kaltim berhasil meraih peringkat kedua terbaik di regional Kalimantan dalam kinerja digitalisasi transaksi daerah.

“Ini adalah prestasi kolektif hasil kerja keras semua pihak. Kita patut berbangga, namun tidak boleh cepat berpuas diri,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga dan bahkan meningkatkan capaian tersebut. Tak hanya dalam sisi penerimaan seperti pajak dan retribusi, tetapi juga dalam belanja serta sistem manajemen internal di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Prestasi ini harus menjadi pemicu bagi kita untuk memperkuat komitmen digitalisasi, mulai dari proses pembayaran pajak dan retribusi, hingga sistem dan proses bisnis internal OPD,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Wagub menuturkan bahwa ETPD bukan hanya persoalan aplikasi dan teknologi digital semata. Namun juga menyangkut perubahan pola pikir (mindset), budaya kerja, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita perlu menyusun dan menjalankan roadmap TP2DD Kaltim yang konkret, terukur. Serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat,” tandasnya.

Acara ini diikuti oleh berbagai perwakilan OPD, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, perbankan, dan stakeholder terkait lainnya yang memiliki peran dalam percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan daerah.***

Editor : Ramadani

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses