Ferdinand Marcos Jr Lepas Tangan Terkait Pemakzulan Wakil Presiden Filipina

MANILA, inibalikpapan.com – Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr lepas tangan dari pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte.

Pada Kamis (6/2/2025), ia katakan badan eksekutif pemerintah atau MPR tidak dapat ikut campur dalam hal itu.

Marcos melontarkan pernyataan itu sehari setelah DPR pimpinan sepupunya, Martin Romualdez, memakzulkan Duterte sekaligus siapkan persidangan langka dan penting di Senat.

Pengaduan pemakzulan tersebut dapat dukungan 215 dari 306 pengacara, termasuk putra presiden, Anggota Kongres Ilocos Norte Ferdinand Alexander Marcos.

Ia adalah orang pertama yang menandatangani pengaduan tersebut.

Wakil presiden, yang telah terlibat dalam pertikaian jangka panjang dengan mantan sekutunya Marcos, sebelumnya menepis tindakan terhadapnya sebagai tindakan yang bermotif politik.

“Saya tidak memberikan arahan kepada Kongres,” kata Marcos dalam konferensi pers. “Sekarang kami serahkan kepada Kongres, khususnya Senat, untuk menjalankan kebijaksanaan mereka sendiri.”

“Senat tidak punya pilihan selain memproses pengaduan pemakzulan wakil presiden,” kata presiden Filipina itu.

Baca Juga:

Parlemen Agendakan Pemakzulan Presiden Korsel Pasca Mundurnya Menhan

Tuduhan Pelanggaran Kepada Duterte Sebagai Alasan Pemakzulan

Pengaduan tersebut, yang dikirimkan ke Senat pada hari Rabu, mendakwa Duterte melakukan pelanggaran konstitusi, korupsi, tindak pidana berat lainnya.

Selain itu juga tuduhan  pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Hal ini bermula dari tuduhan bahwa Duterte menyalahgunakan dana publik dimana ia dan menteri pendidikan mengumpulkan kekayaan  dan mengancam nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan ketua DPR.

Sara Duterte adalah putri Rodrigo Duterte, mantan walikota yang vokal dan menjabat sebagai presiden Filipina dari tahun 2016-2022.

Dia telah berulang kali membantah melakukan kesalahan.

Presiden Senat Francis Escudero pada hari Kamis mengatakan Senat hanya dapat menindaklanjuti pengaduan pemakzulan pada tanggal 2 Juni.

Yakni ketika Kongres melanjutkan sidang setelah pemilihan paruh waktu pada bulan Mei, ketika 12 dari 24 kursi majelis tinggi akan diputuskan.

Escudero mengatakan para senator, yang akan bertindak sebagai hakim dalam persidangan tersebut, perlu bersumpah saat Kongres sedang bersidang sebelum mereka dapat bersidang sebagai pengadilan pemakzulan.

“Secara hukum, itu tidak dapat dilakukan,” kata Escudero.

Duterte menjadi pejabat terpilih paling senior kedua di Filipina yang dimakzulkan setelah mantan Presiden Joseph Estrada pada tahun 2000.