BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Salah satu Fraksi di DPRD Balikpapan dalam rapat Paripurna ke-27 masa sidang III tahun 2022 beberapa waktu lalu, sempat menyoroti kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan proyek multiyears dan program-program visi – misi wali kota lainnya.
Seperti yang disampaikan fraksi partai berlambang Mercy (Demokrat), yang menyoroti tentang tidak terealisasinya peningkatan Dana Operasional (DO) RT. Diketahui, DO RT saat itu senilai Rp 750 ribu setelah dipotong pajak menjadi Rp 712.500. Dan dijanjikan akan dinaikan 100 persen.
“Kami sebagai partai pengusung menerima keluhan warga saat melakukan Reses di masyarakat. Mereka mengeluhkan kejelasan DO RT yang telah dijanjikan wali kota terpilih. Namun sejak dua tahun menjabat belum terealisasikan,” ungkap Ketua fraksi Demokrat Mieke Henny, saat membacakan pemandangan umum fraksinya, Kamis (24/11/2022).
Selain itu, yang tak kalah pentingnya lagi, kata sekretaris DPC partai Demokrat Balikpapan ini, pihaknya meminta, pemerintah kota Balikpapan segera mengevaluasi progres proyek penanggulangan banjir DAS ampal. Sebab, fraksi Demokrat menilai pengerjaan proyek yang menggunakan APBD senilai ratusan miliar ini terkesan lambat dan tidak sesuai SOP.
“Kami berharap kepada pemerintah kota harus menegur dan mengevaluasi kontraktornya. Jangan sampai ada pembiaran serta tebang pilih dalam menyikapinya persoalan kota Balikpapan. Karena akan berdampak pada ketidaknyamanan masyarakat Balikpapan, khususnya persoalan banjir,” tuturnya.
Diketahui, DPRD Balikpapan melalui Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Balikpapan, Senin (21/11/2022).
Di kegiatan RDP kali ini mengundang penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang merupakan program Pemerintah Kota Balikpapan dalam menangani banjir di Balikpapan.
“Pada RDP tadi PT Fahreza Duta Perkasa mengakui keterlambatan capaian progres mereka ini dari banyak faktor, dari faktor alam (cuaca) juga, terkadang di lapangan ada masalah pohon, masalah kabel,” terang Fadlianoor, Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan.
Komisi III DPRD Balikpapan memberikan kesempatan kepada PT Fahreza Duta Perkasa sampai akhir November ini.
