Fraksi PDIP Dorong Penataan Gudang Terpadu di Balikpapan Utara

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang pada rapat paripurna di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Senin (27/10/2025).

Fraksi menilai, regulasi ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola kota yang lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan di tengah pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi dan logistik.

Dalam pandangan umumnya pada rapat paripurna DPRD Balikpapan, Fraksi PDIP menegaskan komitmennya untuk selalu berpihak pada kepentingan masyarakat. 

Pihaknya menilai, meningkatnya jumlah fasilitas pergudangan di berbagai wilayah kota menjadi indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fenomena ini juga menimbulkan tantangan baru bagi penataan ruang kota dan kenyamanan lingkungan warga.

“Kami mencermati masih adanya gudang yang beroperasi tidak sesuai dengan zonasi, bahkan berada di kawasan padat penduduk dan pusat kota. Kondisi ini menimbulkan gangguan bagi masyarakat, terutama akibat aktivitas kendaraan besar pengangkut logistik,” ujar Muhammad Najib juru bicara Fraksi PDIP, Senin (27/10/2025).

Sebagai langkah solutif, Fraksi PDIP mendorong Pemerintah Kota Balikpapan untuk memusatkan kegiatan pergudangan di wilayah Balikpapan Utara, khususnya di sekitar Kilometer 13. Kawasan tersebut dinilai strategis karena memiliki akses langsung ke pelabuhan, jalan tol, dan bandara. Selain itu, area ini juga berpotensi dikembangkan sebagai pusat logistik, industri, dan sentra industri kecil menengah (IKM) yang terpadu.

“Kami mendukung Raperda ini menjadi payung hukum bagi pengawasan, penataan, dan pembinaan gudang agar sesuai dengan peruntukan tata ruang. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan fasilitas pendukung seperti area parkir, jalur transportasi, dan sistem drainase,” lanjutnya.

Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya penegakan aturan yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran, seperti parkir liar kendaraan besar di luar kawasan pergudangan yang sering menimbulkan kemacetan serta gangguan lingkungan. Penegakan hukum yang adil dinilai menjadi faktor penting agar implementasi regulasi berjalan efektif.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Fraksi PDIP berharap Balikpapan dapat tumbuh sebagai kota industri modern yang tetap manusiawi, di mana pembangunan ekonomi berjalan beriringan dengan kenyamanan dan kualitas hidup warga.

“Menata kota bukan sekadar membangun ruang, tetapi juga menata kehidupan di dalamnya  agar tertib, indah, dan memberi tempat bagi setiap warganya untuk tumbuh bersama dengan cinta pada kota ini,” tutupnya.***