BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – DPRD Kota Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan mengandeng Akademisi Universitas Gajahmada (UGM) Jogyakarta di Hotel Novotel, Selasa (18/06/2019).
FGD tersebut membahas kajian akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Peningkatan Fungsi Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pada Pemerintah Daerah Kepada Perangkat Daerah.
Hadir dalam FGD sebagai narasumber diantaranya, Dosen Fakultas Teknik (Ahli SDM) UGM Prof. DR. Ing. Ir Ahmad Munawar, M. Sc, Dosen Fakultas Teknik UGM (Ahli IT) Ir. Mochamad Santoso, M. Sc, Ahli IT dan Dosen Fakultas Hukum UGM (Ahli Hukum) Dr. Harry Supriyono SH.
“Hari yang kedua ini tentang persandian tadi ada beberapa masukan dari AURI termasuk dari Polres, sebenarnya apa yang kita lakukan apa yang kita rasakan bahwa kita ini negara besar tapi masih ada ketergantungan,” ujar Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Syarifuddin Odang.
Menurutnya, khusus dalam rangka Peningkatan Fungsi Persandian Dalam Rangka Pengamanan Informasi Pada Pemerintah Daerah Kepada Perangkat Daerah yang perlu digarisbawahi adalah menyangkut ketersediaan SDM maupun sarana dan fasilitas pendukung,
“Diambilkan contoh tadi seperti yang disampaikan bahwa ada pesawat tempur kita yang di embargo tempo hari tapi menunjukkan kemampuan anak bangsa, warga negara yang mampu membuat satu renovasi baru sehingga bisa digunakan,” katanya.
“Nah hal ini kedepannya juga dari alat atau server yang dianggap kita masih tergantung sama Singapore, Amerika. Mungkin beberapa tahu kedepan kalau kita sepakat dari pusat sampai ke daearah harus disiapkan jangan ketergantungan,” sambungnya.
Dia mengungkapkan, jika masih ketergantungan dengan negara lain, maka bukan tidak mungkin data penting sebuah negara bisa dicuri dengan mudah karena sangat rawan. Sehingga diharapkan, Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait bisa mengantisipasinya.
“Kalau Masih tergantung seperti itu, tapi kan bukan rahasia lagi mereka bisa mengambil data apa-apa saja yang terjadi di negara kita. Nah diharapkan kita tidak Balikpapan tidak seperti itu dan yang ada sekartang itu kan yang terbentuk dinas ini kominfo mereka harus perlu tingkatkan dan tata kembali,” ujarnya.
Dalam FGD yang di moderatori Sekretaris Komisi 1 DPRD Balikpapan Abdul Jabar. FGD tersebut, dihadiri sekitar 100 peserta diskusi, Hari sebelumnya DPRD Kota Balikpapan juga menggelar FGD mengenai pengendalian harga pangan di Balikpapan.
Comments
comments
