Gelar OTT di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin, KPK Ternyata Tangkap Mulyono

JAKARTA, inibalikpapan.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarmasin kembali membuka borok di sektor pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin diciduk bersama uang tunai lebih dari Rp1 miliar, diduga terkait permainan pengurusan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bernilai puluhan miliar rupiah yang seharusnya menjadi hak negara.

KPK menangkap Mulyono, dalam operasi senyap yang dilakukan pada Selasa (4/2/2026). Penangkapan ini langsung menyedot perhatian publik karena menyasar pejabat strategis di sektor penerimaan negara—bidang yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas.

Dalam OTT tersebut, penyidik KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai fantastis yang diduga kuat berkaitan dengan transaksi ilegal pengurusan pajak.

“Tim mengamankan uang tunai sekitar Rp1 miliar lebih,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/2/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

KPK mengungkap bahwa penangkapan Mulyono bersama dua orang lainnya ini berkaitan dengan proses restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kasus tersebut diduga melibatkan pengurusan restitusi PPN dari sebuah perusahaan di sektor perkebunan dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah.

“Jadi, terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin, nilai restitusi mencapai puluhan miliar rupiah,” katanya.

OTT di Banjarmasin ini menjadi OTT keempat KPK sepanjang 2026. Secara khusus, ini merupakan kali kedua KPK menyasar pejabat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun ini, menandakan masih adanya celah serius di sektor penerimaan negara.

Sebelumnya, pada Januari 2026, KPK juga melakukan OTT di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara terkait dugaan suap pemeriksaan pajak dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. Rangkaian kasus tersebut membuat publik kembali menyoroti integritas aparat pajak, mengingat pajak menjadi sumber utama pembiayaan layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.***