Gerakan Pangan Murah Kaltim Diperluas, Pemprov Jaga Harga Sembako Tetap Terjangkau

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga harga sembako tetap terkendali di tengah potensi tekanan inflasi. Program ini digerakkan lintas sektor agar masyarakat bisa mendapatkan bahan pangan dengan harga sesuai HET dan tetap terjangkau.

Harga Pangan Jadi Sorotan, Kolaborasi Jadi Kunci

Isu harga pangan selalu sensitif.

Ketika harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya bergerak naik, daya beli masyarakat langsung terdampak.

Karena itu, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim memperkuat strategi ketahanan pangan melalui perluasan Gerakan Pangan Murah.

Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, menegaskan bahwa urusan pangan tidak bisa ditangani satu instansi saja.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pasokan tersedia dan harga tetap stabil.

Gerakan Pangan Murah: Intervensi Jaga Daya Beli

Gerakan Pangan Murah (GPM) merupakan bentuk intervensi pemerintah agar harga di tingkat konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

Tujuannya sederhana namun krusial:

• Harga tetap terkendali
• Pedagang mendapat keuntungan wajar
• Pembeli memperoleh harga terjangkau
• Inflasi daerah bisa ditekan

Kegiatan terbaru digelar di halaman kantor DPTPH Kaltim di Samarinda, Jumat (13/2/2026).

Cegah Inflasi, Jaga Ekosistem Pasar Sehat

Program ini juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasar.

Tidak hanya soal harga murah, tetapi memastikan kualitas dan standar mutu pangan tetap terjaga.

Pengawasan dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran harga maupun distribusi yang dapat memicu gejolak pasar.

Dengan pengendalian yang tepat, stabilitas harga bisa dipertahankan tanpa merugikan pelaku usaha.

Dampaknya bagi Warga Kaltim

Bagi masyarakat, terutama keluarga dengan pengeluaran bulanan ketat, program seperti GPM menjadi penopang daya beli.

Ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau memberi rasa tenang di tengah dinamika ekonomi.

Di sisi lain, stabilitas harga juga penting bagi keberlanjutan ekonomi daerah, termasuk wilayah penyangga IKN. / Pemprov