GratisPol Jadi Tameng Kaltim Hadapi Bonus Demografi 2030, Seno Aji: “Semua Anak Harus Kuliah”

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan bahwa program pendidikan gratis GratisPol merupakan kebijakan paling strategis untuk memastikan seluruh anak Kaltim memiliki akses pendidikan tinggi. Langkah ini disebut sebagai “investasi jangka panjang” agar generasi muda tidak tertinggal saat Ibu Kota Nusantara (IKN) beroperasi penuh.

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Tuk Ki Tak Ki Tuk GratisPol Pendidikan Supaya Baik Jalannya” di Temindung Creative Hub Samarinda, Kamis (20/11/2025), Seno Aji menyebut program ini bukan sekadar subsidi atau bantuan biaya kuliah, melainkan pijakan utama membangun SDM unggul Kaltim.

“Pada 2030 kita akan masuk bonus demografi. Jika kita tidak mendidik anak-anak kita dari sekarang, mereka akan tertinggal dan tidak bisa berpartisipasi di IKN,” tegasnya.

Menurutnya, momentum ini meminta pemerintah daerah untuk menggenjot kualitas pendidikan sejak 2025. Gubernur Rudy Mas’ud dan dirinya ingin memastikan semua pelajar Kaltim punya kesempatan melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi tanpa terhambat biaya.

“Semua harus kuliah. Tahun 2030 kita harus punya SDM unggul yang mampu bersaing dengan tenaga dari luar Kaltim,” ujarnya.

Seno Aji juga menyinggung pentingnya pengawasan program GratisPol. Pemprov dan Komisi IV DPRD Kaltim, katanya, wajib bersinergi agar kebijakan berjalan tepat sasaran dan tidak menghambat proses penerimaan manfaat bagi mahasiswa.

Ia merespons masukan dari Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Fajar Apriani yang meminta percepatan penyaluran dana pendidikan.

“Memang itu tugas kita—bagaimana dana itu disalurkan cepat dan tepat sasaran kepada mahasiswa yang membutuhkan,” tegas Seno.

Dengan kehadiran GratisPol, Pemprov Kaltim optimistis dapat mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan besar, terutama transformasi ekonomi dan sosial akibat pembangunan IKN. Program ini menjadi salah satu prioritas utama dalam memastikan Kaltim tidak sekadar menjadi lokasi IKN, tetapi juga pemilik kompetensi di dalamnya. / ADV Diskominfo Kaltim