Gubernur Dorong Perusahaan Tambang dan Perkebunan Bangun Rumah Layak Huni, Kaltim Masih Kekurangan 310 Ribu Hunian

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa persoalan perumahan masih menjadi tantangan serius di Benua Etam. Saat ini, Kaltim mencatat sedikitnya 60 ribu rumah tidak layak huni dan backlog mencapai 250 ribu unit.

Hal itu disampaikannya, usai Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemprov Kaltim dengan bank penyalur pembiayaan kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (20/8/2025).

“Kita harapkan perusahaan tambang maupun perkebunan bisa turun tangan membangun rumah-rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Harum

Menurutnya, beberapa perusahaan telah memulai inisiatif dengan membangun 30–50 unit rumah bekerja sama dengan TNI. Namun, jumlah itu masih jauh dari kebutuhan riil. “Program ini bisa dikembangkan di semua kabupaten dan kota di Kaltim,” tegas Harum.

Harum menjelaskan, pembangunan rumah layak huni ini dapat dimasukkan dalam program PPM (Program Pengembangan Masyarakat), TSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), maupun CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.

Selain mendorong sektor swasta, Pemprov Kaltim juga menggulirkan Program Gratispol, yakni penghapusan biaya administrasi kepemilikan rumah bagi MBR. Melalui program ini, masyarakat tidak lagi terbebani biaya notaris, provisi, hingga administrasi, yang nilainya bisa mencapai Rp10 juta.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan perusahaan, perbankan, pengembang, dan masyarakat adalah kunci agar program ini benar-benar memberikan manfaat besar,” kata Harum.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda menambahkan, Gratispol merupakan program pertama di Indonesia yang membebaskan biaya administrasi rumah bagi MBR. Dengan begitu, warga hanya perlu fokus pada cicilan rumahnya.

“Kalau backlog nasional ada sekitar 9 juta rumah, di Kaltim sendiri masih ada 250 ribu keluarga yang belum memiliki hunian. Ditambah lagi 60 ribu rumah tidak layak huni. Ini pekerjaan besar yang harus kita jawab bersama,” tegas Firnanda.

Pemprov Kaltim menegaskan, keberhasilan program ini hanya bisa dicapai melalui kolaborasi lintas sektor. Harum menyebut, keberhasilan Gratispol akan menjadi “keberhasilan bersama” dalam mewujudkan Kaltim yang lebih adil, layak, dan sejahtera. / Pemprov Kaltim