Gubernur Kaltim Minta Dinas-Dinas Percepat Pelaksanaan Program, Larang Penumpukan Anggaran

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Percepatan program yang benar-benar dirasakan masyarakat menjadi sorotan utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di awal triwulan II 2026.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus segera mengeksekusi program tanpa menunggu hingga akhir tahun anggaran.

“Pastikan setiap program berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Jangan sampai realisasi menumpuk di akhir tahun,” ujarnya saat morning briefing di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2026).

Menurutnya, anggaran daerah tidak boleh hanya terserap secara administratif, tetapi harus memberi dampak langsung terhadap ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Karena itu, program yang tidak memerlukan perubahan anggaran diminta segera dijalankan agar manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan warga.

Selain percepatan program, Gubernur juga menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Seluruh OPD diminta memperkuat sistem kerja berbasis kinerja, termasuk dalam pelaporan dan kedisiplinan pegawai melalui Sistem Absensi Online (SAO). Proses pengadaan barang dan jasa pun harus tetap mengikuti aturan yang berlaku.

“Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama,” tegasnya.

Tak kalah penting, Gubernur mengingatkan perlunya sinergi antar-OPD agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Ia meminta seluruh perangkat daerah meninggalkan ego sektoral dan mulai bekerja secara terintegrasi.

“Keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Rudy juga menyinggung program beasiswa yang sudah dirasakan puluhan ribu mahasiswa di Kaltim.

Hingga kini, tercatat 48.676 mahasiswa telah menerima manfaat, dan jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 158.981 penerima pada 2026.

Rudy berharap program menjadi salah satu fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan yang lebih merata dan benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar tercatat di atas kertas.***