Gubernur Kaltim Pastikan UKT Mahasiswa Seluruh Semester Ditanggung Mulai 2026

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa Program Gratispol Pendidikan akan diperluas untuk mencakup seluruh mahasiswa di semua tingkatan semester mulai tahun anggaran 2026.

Hal itu disampaikan Gubernur dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 45 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Kaltim di Gedung Olah Bebaya, Senin, 7 Juli 2025.

“Insyaallah di APBD Murni 2026, mahasiswa semua semester akan kita tanggung pembayaran UKT-nya,” tegasnya.

Dari Mahasiswa Baru Menuju Semua Tingkatan

Pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Seno Aji, Program Gratispol Pendidikan baru mencakup mahasiswa baru (Maba) di perguruan tinggi dan siswa baru SMA/SMK/SLB, baik negeri maupun swasta.

Namun, mulai 2026, program ini akan menjangkau seluruh mahasiswa aktif tanpa kecuali, sebagai bagian dari kebijakan pendidikan inklusif dan berkeadilan sosial.

Tidak Sekadar Seremonial, Tapi Langkah Strategis Bangun SDM Kaltim

Menurut Gubernur, penandatanganan PKS ini bukan hanya seremoni simbolik, melainkan bagian dari langkah konkret membangun pondasi generasi emas Kaltim.

Ia menegaskan, kebijakan ini terbuka untuk semua, tanpa memandang latar belakang suku, agama, budaya, atau status sosial.

“Kami bersungguh-sungguh membuka akses pendidikan seluas-luasnya. Biaya bukan lagi alasan bagi anak-anak Kaltim untuk tidak kuliah,” tegasnya.

Pendidikan Gratis adalah Investasi Jangka Panjang

Gubernur Harum menegaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD bukan sekadar cost, melainkan investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil dalam 5-10 tahun ke depan.

Ia optimistis, kualitas sumber daya manusia Kaltim akan melesat sejajar bahkan mampu bersaing dengan daerah maju lainnya di Indonesia, hingga ke level regional dan internasional.

Data Mahasiswa Dikoordinasikan, Kuota Tahun Ini Naik 10 Persen

Gubernur juga mengapresiasi perguruan tinggi negeri yang telah proaktif dalam mendata mahasiswa baru penerima manfaat. Pemprov Kaltim pun berharap perguruan tinggi swasta dapat segera menyusul agar pendataan berjalan optimal.

Tahun ini, Pemprov Kaltim menetapkan kuota Gratispol sama dengan tahun sebelumnya ditambah 10 persen, demi pemerataan akses.

“Jika tahun lalu satu kampus menerima 1.000 mahasiswa, maka tahun ini maksimal 1.100. Ini bentuk keberpihakan sekaligus keberanian kita membuka jalan bagi anak-anak Kaltim,” ujarnya.

Program Gratispol Akan Terus Dikawal dan Dievaluasi

Gubernur menekankan bahwa Program Gratispol harus terus dikawal agar tepat sasaran, tepat guna, dan memberi dampak luas. Harapan ke depan, tak ada lagi anak Kaltim yang terhalang kuliah karena beban biaya pendidikan.

Turut hadir dalam acara ini Wagub Kaltim H. Seno Aji, Sekda Sri Wahyuni, serta para pimpinan 45 perguruan tinggi swasta se-Kaltim yang ikut menandatangani kerja sama.