Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud Tegaskan Tambang Batu Bara Harus Untungkan Masyarakat

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa investasi pertambangan batu bara di Kaltim harus terus tumbuh, namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa bisnis tambang yang tidak patuh pada aturan hanya akan memicu masalah sosial.

“Bisnis tambang harus terus tumbuh dan menguntungkan. Tapi, jangan sampai tidak memberi manfaat bagi masyarakat,” tegas Gubernur Harum pada Konsultasi Publik Blueprint PPM (Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat) di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menurutnya, perusahaan yang tertib melaksanakan kewajiban sesuai undang-undang akan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan regulasi pada akhirnya akan menghadapi resistensi publik.

Kalau Taat Aturan, Cadangan Batu Bara Kita Makin Banyak

Gubernur Harum mengingatkan agar kegiatan pertambangan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Ia bahkan menyisipkan sindiran bernada humor terkait kepatuhan pada aturan fiskal.

“Kalau semua aturan dilaksanakan, kita doakan cadangan batu baranya semakin banyak, kalorinya makin tinggi dan BBM-nya makin lancar,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya perusahaan membeli BBM resmi dan membayar Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di daerah tempat mereka beroperasi.

“Jangan beli BBM bodong Pak. Begitu juga PBBKB—kalau bapak bayar pajaknya di Surabaya, ya bapak nambang saja di Surabaya,” sindirnya disambut tawa peserta.

Gubernur menegaskan, ketika perusahaan benar-benar patuh, pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi benteng utama yang menjaga kelangsungan investasi.

“Kami sayang dengan bapak dan ibu (perusahaan tambang yang taat aturan). Silakan melaksanakan kegiatan, tapi jangan lupa kewajibannya,” ucapnya.

Kewajiban yang dimaksud mencakup TJSL, CSR, dan pembayaran biaya PPM yang dikelola Forum PPM Minerba Kaltim. Agar program lebih terukur dan tepat sasaran, Gubernur Harum merekomendasikan perusahaan menggandeng Baznas, yang memiliki jaringan kuat di seluruh kabupaten/kota.

Hindari Program Tumpang Tindih dengan GratisPol

Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan bahwa program Forum PPM sangat membantu pemerintah, terutama masyarakat yang berada di sekitar tambang. Namun ia mengingatkan pentingnya koordinasi agar program CSR tidak tumpang tindih dengan program Pemprov Kaltim.

“Contohnya, perusahaan memberi beasiswa atau seragam untuk SMA/SMK. Padahal siswa SMA/SMK sudah ditanggung Program GratisPol,” terang Wagub Seno.

Ia menyarankan perusahaan mengalihkan dukungan ke PAUD, TK, SD, dan SMP, atau membantu pembangunan sekolah-sekolah yang rusak di sekitar wilayah tambang.

“Yang penting koordinasi. Jangan sampai program perusahaan dan program pemerintah saling menabrak,” tegasnya.

Kegiatan Konsultasi Publik Blueprint PPM turut dihadiri, Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Surya Arjuna, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto, Ketua Forum PPM Minerba Kaltim Muslim Gurftawan, dan Pimpinan perusahaan batu bara dari seluruh Kaltim

Acara ini menjadi momentum konsolidasi perusahaan tambang dan pemerintah agar investasi tetap berkelanjutan, patuh aturan, dan memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kaltim. / ADV Diskominfo Kaltim