Gubernur Kaltim Soroti Peran Sawit dalam Pembangunan Daerah dan Nasional

Balikpapan, inibalikpapan.com,– Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, kembali menyoroti pentingnya peran industri sawit di daerahnya.

Rudy menegaskan bahwa sektor ini bukan cuma soal produksi, tapi juga soal tanggung jawab sosial dan kontribusi nyata terhadap pembangunan.

“Kita harus melakukan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan sawit, termasuk yang tergabung di GAPKI,” ujarnya, menekankan perlunya pengawasan menyeluruh.

Rudy juga mendorong agar perusahaan tetap konsisten memproduksi, tapi tak melupakan kesejahteraan para pekerja kebun. Masalah pendidikan anak-anak buruh kebun hingga digitalisasi jadi perhatian khusus.

“Kalau kita berkomunikasi, tentu banyak hal yang kita selesaikan—baik soal lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” tambahnya saat Rapat pengendalian kebakaran dengan Gabungan Pengusaha Sawit di Novotel, Jumat (4/7/2025).

Sawit Tak Hanya Soal Produksi, Tapi Juga Pengentasan Kemiskinan

Rudy menyebut bahwa Presiden RI juga sudah memberi amanah jelas: sawit harus bisa bantu kurangi pengangguran dan kemiskinan.

“Ini bukan cuma soal produksi. Harus ada dampak nyata ke masyarakat. GAPKI harus bisa jadi motor penggerak ekonomi dan sosial, termasuk untuk ketahanan pangan dan energi,” tegasnya.

Ia juga mengungkap adanya koordinasi lintas sektor, termasuk dengan aparat keamanan, soal pemanfaatan lahan sawit untuk tanam jagung, kedelai, hingga padi sebagai bentuk diversifikasi pangan.

Soal Corporate Social Responsibility (CSR) juga jadi sorotan. Rudy juga menekankan pentingnya penerapan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan pemenuhan kewajiban plasma minimal 20% kepada masyarakat sesuai UU Perkebunan.

Sengketa lahan pun tak luput dari perhatian. Ia menyebut akan ada pertemuan besar antara 9 hingga 11 gubernur di Kaltim untuk bahas soal sumber daya alam, termasuk perkebunan.

Pajak Sawit dan Kontribusi ke Daerah

Masalah infrastruktur kebun sawit, terutama jalan, jadi keluhan utama. Rudy menyebut pentingnya hak fiskal daerah atas kegiatan usaha sawit—seperti pajak air permukaan hingga retribusi jalan provinsi.

“Jalan di kebun sawit itu jadi masalah besar. Kita butuh solusi bersama” ujarnya.

Meski Kaltim punya sekitar 3 juta hektare kebun sawit, kontribusinya ke PAD dan PDRB dinilai belum optimal. Dana bagi hasil dari sawit yang diterima daerah pun baru di kisaran Rp28 hingga Rp38 miliar—jauh dari harapan.

“Maka itu, kita harus duduk bareng. Banyak persoalan yang harus kita benahi, nggak cuma soal karhutla dan hutan aja, tapi juga energi dan infrastruktur,” tutupnya.***