Gubernur Kaltim Tegaskan Evaluasi Ketat: SKPD Lamban Serap Anggaran Terancam “Rapor Merah”

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), mengingatkan keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera mempercepat realisasi program dan penyerapan anggaran sebelum triwulan III tahun anggaran 2025 berakhir.

Dia menegaskan, kinerja yang lambat akan dicatat sebagai “rapor merah” dalam evaluasi pemerintah provinsi.

“Sebentar lagi kita masuk bulan sembilan (September). Kalau belum tanda tangan, maka catatan rapornya pasti merah,” tegas Harum saat menghadiri lomba tradisional peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Senin (18/8/2025).

Menurut Gubernur Harum, hingga saat ini masih terdapat 14 paket kegiatan yang belum berproses. Kondisi ini dinilai menghambat realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD, baik murni maupun perubahan, yang seharusnya difokuskan pada pembangunan berdampak langsung ke masyarakat.

“Kalau SKPD merah, ya ada catatan tersendiri,” ujarnya, menegaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terbuka.

Kinerja SKPD Jadi Tolak Ukur Keberhasilan Pemerintah

Harum menekankan bahwa keberhasilan pemerintah provinsi tidak ditentukan oleh kedekatan pribadi, melainkan murni oleh kinerja. “Yang menentukan kinerja kita bukan soal kedekatan atau persahabatan, tapi performance kerja, yaitu kinerja SKPD itu sendiri,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa serapan anggaran dan capaian program harus benar-benar memberikan dampak nyata pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.

Restrukturisasi dan Komitmen Perbaikan

Sebagai langkah antisipasi, Gubernur membuka peluang untuk melakukan restrukturisasi organisasi bila diperlukan, demi meningkatkan kinerja birokrasi. “Saya menganggap kalau merah, berarti tidak siap,” tegasnya.

Harum menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki komitmen kuat menjaga trust masyarakat melalui tata kelola anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

“Kepercayaan masyarakat harus dijaga. Itulah yang menjadi dasar penilaian,” pungkasnya. / Pemprov Kaltim