Gubernur Kaltim Ultimatum Pengelola KEK Maloy: Benahi Fasilitas Dasar dan Hapus Pungli

KUTAI TIMUR, Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud (Harum), mengeluarkan peringatan keras saat melakukan inspeksi mendadak ke Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK), Rabu (25/2/2026). Ia menegaskan tidak akan menoleransi pengelolaan kawasan yang setengah hati dan fasilitas pendukung yang terbengkalai.

Dalam arahannya, Gubernur Harum menyoroti kondisi perkantoran dan fasilitas dasar kawasan yang dinilai masih jauh dari kata layak untuk menarik minat investor internasional.

Instruksi Benahi Fasilitas Dasar Segera

Gubernur meminta pengelola segera melakukan perbaikan menyeluruh pada sarana pendukung, mulai dari hal teknis hingga kenyamanan di area perkantoran.

“Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegas Rudy Mas’ud. Ia merinci perbaikan harus mencakup sistem pendingin ruangan (AC), musala, toilet, instalasi pengolahan air bersih, hingga penerangan jalan di seluruh kawasan.

Soroti Inefisiensi Dermaga dan Risiko Lingkungan

Selain fasilitas fisik, Rudy Mas’ud mengkritik keras operasional dermaga yang dinilai carut-marut. Ia menemukan adanya kekeliruan dalam mekanisme sandar kapal yang berisiko merusak struktur dermaga dan mengancam keselamatan kerja.

Beberapa poin krusial yang disoroti meliputi:

• Proses Bongkar Muat: Dinilai terlalu lamban sehingga memicu biaya logistik tinggi.
• Risiko Pencemaran: Adanya potensi tumpahan minyak yang merusak ekosistem.
• Kepastian Waktu: Investor membutuhkan efisiensi yang hingga kini belum terlihat optimal.

“Kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan. Jika tetap terhambat, kita bangun dermaga sendiri,” tantangnya sebagai bentuk ketegasan demi kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) ini.

Hapus Pungli, Terapkan Manajemen Profesional

Gubernur Harum juga memperingatkan pengelola untuk menjalankan tata kelola secara transparan dan profesional. Ia menekankan bahwa pemerintah hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan untuk “berbisnis” dengan rakyat lewat pungutan tidak resmi.

“Saya tidak mau ada pungutan liar. Kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar. Pemerintah jangan berbisnis dengan masyarakat,” tegasnya lagi.

Rudy bahkan menyatakan siap melaporkan hambatan regulasi atau tumpang tindih kebijakan pusat-daerah langsung kepada Wakil Presiden dan kementerian terkait jika implementasi KEK MBTK terus terganjal birokrasi. / Pemprov