Gubernur Kaltim Wajibkan Tes Urine Berkala bagi ASN, Melanggar Sanksi Pencopotan Hingga Diberhentikan
SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menginstruksikan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim untuk secara berkala melaksanakan tes urine, sebagai bagian dari gerakan nasional P4GN dan PN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika).
Instruksi itu disampaikan Gubernur Harum—sapaan akrab Rudy Mas’ud—dalam Rapat Forum Komunikasi Terpadu P4GN dan PN di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 17 Juni 2025.
“Ini wajib dilakukan secara berkala. Jangan sampai ASN kita terpapar atau bahkan menjadi pengedar. Jika terbukti, sanksinya akan berat,” tegas Harum.
Sanksi Tegas: Dicopot hingga Diberhentikan sebagai ASN
Gubernur Harum menyatakan, selain sanksi disiplin dan administratif, ASN yang terbukti terlibat penyalahgunaan narkoba bisa dikenai sanksi pencopotan jabatan bahkan pemberhentian permanen dari status ASN.
BACA JUGA :
“Ini komitmen kami membangun birokrasi bersih dan berintegritas. ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari masalah,” ungkapnya.
Aksi Kolektif Tangkal Narkoba
Rapat Forum Komunikasi Terpadu P4GN dan PN diakhiri dengan penandatanganan berita acara bersama oleh Gubernur Kaltim dan unsur Forkopimda, sebagai komitmen bersama dalam memperkuat aksi pencegahan di seluruh lini pemerintahan.
Acara ini dihadiri oleh, Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul dan Dirnarkoba Polda Kaltim
Lalu, Plt Aspidum Kejati Kaltim, Kabinda, Danlanal, Danlanud, Hakim Tinggi PT Kaltim, KPTA, Bea Cukai, KSOP
Kepala BNN kabupaten/kota, pimpinan perangkat daerah, lembaga vertikal, LSM, serta relawan anti-narkoba
BACA JUGA
KREDIT
