Gubernur Rudy Mas’ud Pasang Target Kaltim Kembali Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian

SAMARINDA, inibalikpapan.com – Laporan keuangan daerah se-Kalimantan Timur tahun anggaran 2025 resmi diserahkan ke BPK RI Perwakilan Kaltim. Pemerintah daerah menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sebagai indikator pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Pemprov bersama seluruh kabupaten dan kota menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara serentak, Selasa (31/3/2026).

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan kesiapan seluruh daerah untuk menjalani proses audit yang akan berlangsung sekitar dua bulan ke depan.

Menurutnya, keterbukaan dalam penyediaan data dan dokumen menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

“Ini bagian dari tanggung jawab kita. Pengelolaan anggaran harus transparan dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia berharap, hasil audit tahun ini kembali menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang selama ini menjadi tolok ukur kualitas tata kelola keuangan daerah.

Namun, Gubernur menekankan bahwa WTP bukan sekadar capaian administratif.

Lebih dari itu, pengelolaan APBD harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mulai dari pembangunan hingga layanan publik.

“Yang terpenting bukan hanya WTP, tapi bagaimana anggaran itu berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Dalam suasana santai, Rudy Mas’ud juga sempat melontarkan pantun di hadapan awak media, mencairkan suasana usai agenda formal penyerahan laporan.

Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto, mengapresiasi ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh seluruh pemerintah daerah.

Ia menyebut hal tersebut sebagai langkah penting dalam mendukung kelancaran proses audit.

Selama dua bulan ke depan, BPK akan melakukan pemeriksaan rinci terhadap laporan keuangan tersebut.

“Kerja sama dari seluruh pemerintah daerah sangat dibutuhkan agar proses audit berjalan optimal,” ujarnya.

Penyerahan LKPD ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar daerah di Kaltim, termasuk dalam menyelaraskan arah pembangunan ke depan.