Hadapi Tekanan IKN, Balikpapan Didorong Fokus Pengembangan SDM dan Infrastruktur di 2027

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan Balikpapan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga membutuhkan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi. (Foto: Pemprov Kaltim)

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemprov Kaltim bersama Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan arah pembangunan 2027 bakal berfokus pada penguatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan ekonomi berkelanjutan.

Pemerintah daerah setempat menegaskan hal ini dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 di Auditorium Balai Kota Balikpapan, Kamis (2/4) lalu.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan Balikpapan memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur sekaligus penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga membutuhkan perencanaan pembangunan yang terarah dan terintegrasi.

“Peran Balikpapan akan semakin penting dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi ke depan,” ujarnya.

Ia menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi, mulai dari tekanan terhadap infrastruktur, kemacetan, hingga kebutuhan layanan dasar seperti air bersih. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi menuntut penataan ruang yang lebih berkelanjutan.

Dalam RKPD 2027, pemerintah menitikberatkan pada peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, penguatan infrastruktur perkotaan, serta pengembangan ekonomi yang lebih berdaya saing. Tata kelola pemerintahan berbasis data dan transparansi juga menjadi prioritas.

Apa Kata Bappedalitbang Balikpapan?

Kepala Bappeda Litbang Balikpapan, Murni, menyebut pertumbuhan penduduk saat ini berada di angka 1,4 persen. Meski menurun, kebutuhan layanan publik tetap meningkat seiring aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Ia juga menyoroti tantangan lingkungan, seperti kualitas udara dan tutupan lahan yang terpengaruh peningkatan jumlah kendaraan.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam perencanaan cukup tinggi dengan ribuan usulan yang masuk melalui sistem digital. Namun, keterbatasan fiskal daerah akibat penurunan transfer pusat menjadi tantangan dalam merealisasikan seluruh program.

Meski demikian, realisasi belanja daerah yang mencapai 89,9 persen pada 2025 menjadi indikator positif kinerja pemerintah daerah.

Seno Aji menekankan pentingnya sinkronisasi program antara pemerintah kota dan provinsi agar pembangunan berjalan efektif. “Dengan kolaborasi yang kuat, Balikpapan diharapkan terus tumbuh sebagai kota yang nyaman dan berdaya saing,” katanya.***

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses